Presiden Joko Widodo (Foto:jawapos.com)


JAKARTA– Di tengah pandemi, Indonesia perlahan mulai naik kelas. Bank Dunia mencatat Indonesia mengalami perbaikan yang menjadikan negara ini bukan lagi negara berpendapatan menengah ke bawah. Meskipun demikian, perlu upaya lebih keras untuk terus menaikkan level kemajuan Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat hadir secara virtual dalam peringatan seabad berdirinya Institut Teknologi Bandung kemarin (3/7). Dia mengutip laporan Bank Dunia pada 1 Juli lalu. ’’Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country,’’ terangnya.

Salah satu tolok ukurnya adalah naiknya pendapatan perkapita Indonesia. Kini, Indonesia tidak lagi berada di jajaran negara dengan pendapatan bruto perkapita di bawah USD 4.000. ’’Gross National Income per kapita Indonesia naik menajdi 4.050 dolar Amerika Serikat. Dari posisi sebelumnya, 3.840 dolar,’’ lanjut Jokowi. Atau bila dirupiahkan, nilainya setara Rp 58,78 juta per kapita.

Di satu sisi, tutur Jokowi, kenaikan status itu memang harus disyukuri. Namun, Indoensia tidak boleh puas hanya dengan kenaikan tersebut. kenaikan status itu harus diperlakukan sebagai sebuah peluang agar Indonesia bisa terus maju. Karena target utamanya adalah menjadi negara berpenghasilan tinggi dan keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Menurut Jokowi, kemajuan itu bisa dicapai bila Indoensia memiliki dukungan SDM yang mumpuni. Karena itu, kontribusi kampus, termasuk di antaranya ITB, mutlak diperlukan. ’’Tunjukkan prestasi akademisi dan peneliti kita,’’ tutur Jokowi. Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini memiliki sumber daya IPTEK dan inovasi yang mumpuni.

Kampus  harus mampu menjadi pusat percetakan SDM yang unggul dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kampus akan menjadi pemicu perkembangan masyarakat. Sehingga, Indoensia bisa tetap mampu bersaing di tengah revolusi Industri jilid 4.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menyebut, kenaikan status itu sebagai bukti ketahanan ekonomi yang terjaga selama beberapa tahun terakhir.

Puspa menyebut, kenaikan status itu membuat kepercayaan dan persepsi investor maupun mitra dagang RI menjadi lebih kuat. ‘’Status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, memperbaiki kinerja current account, mendorong daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis (2/7).

Terpisah, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menyebut, dampak kenaikan status sebagai negara pendapatan menengah atas lebih banyak aspek negatifnya bagi kepentingan Indonesia. Pertama, dari sisi perdagangan internasional konsekuensinya produk Indonesia semakin sedikit mendapatkan fasilitas untuk keringanan tarif. ‘’Jadi tinggal menunggu waktu misalnya AS akan mencabut fasilitas GSP (Generalized System of Preferences),’’ jelasnya kepada Jawa Pos, kemarin.

Padahal banyak produk yang diuntungkan dari fasilitas GSP. Di antaranya yakni tekstil, pakaian jadi, pertanian, perikanan, coklat, hingga produk kayu. Bhima menyebut, RI bisa saja dikeluarkan dari list negara penerima fasilitas itu. ‘’Dan yang perlu dicermati, biasanya langkah negara maju akan di ikuti oleh negara lainnya. Kalau AS sampai cabut GSP, maka Kanada, Eropa juga menyusul. Padahal situasi pandemi kita memerlukan kenaikan kinerja ekspor yang lebih tinggi. Justru ini buruk bagi neraca dagang kedepannya,’’ katanya.

Kedua, dampak signifikan dari pembiayaan utang. Naiknya status menjadi upper middle income berarti RI makin dianggap mampu membayar bunga dengan rate yang lebih mahal. Negara-negara kreditur juga akan memprioritaskan negara yang income nya lebih rendah dari Indonesia khususnya negara kelompok low income countries.

Dengan kondisi ini maka pilihan Indonesia untuk mencari sumber pembiayaan murah makin terbatas. Pinjaman bilateral dengan bunga 0,5-1 persen tentunya makin berat. Akibatnya pemerintah makin gencar menerbitkan SBN yang dijual dengan market rate. ‘’Sekarang saja sudah diatas 7 persen bunga nya. Mahal sekali dan pastinya kedepan porsi SBN makin dominan dibandingkan pinjaman bilateral dan multilateral yang bunganya lebih murah,’’ imbuh dia.

Ketiga, kenaikan status tanpa adanya perubahan struktur ekonomi justru mengancam serapan tenaga kerja. Porsi industri manufaktur terhadap PDB per triwulan I 2020 terus alami penurunan di bawah 20 persen. ‘’Deindustrialisasi prematur jalan terus. Idealnya untuk naik kelas yang didorong itu ya industri manufaktur karena disitu ada nilai tambah dan serapan tenaga kerja yang besar,’’ tutur Bhima.

Bhima melihat, RI terlalu cepat masuk ke sektor jasa, oleh karena itu motor ekonominya rapuh. Hal itu harus diperbaiki untuk bisa lepas dari jebakan kelas menengah. ‘’Jangan berbangga dulu karena sebenarnya upper middle income ya status Indonesia masih negara berpendapatan menengah,’’ tegasnya.

 

1 2

Editor :hen
Reporter : byu/dee/jpg

You Might Also Like