ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Rencana pemerintah yang akan menerapkan new normal mendapat reaksi beragam. Pada satu sisi pemerintah gencar melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan, tapi di sisi lain memberikan kelonggaran terhadap persebaran virus corona atau yang biasa disebut Covid-19 ini dengan pemberlakukan new normal.

Menyikapi hal ini, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng Darliansjah mengatakan, rencana penerapan tersebut perlu dikaji secara matang oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukan.

“Ini perlu dikaji kembali dengan melihat tingkat kematian dan persebaran Covid-19. Apakah memenuhi syarat atau tidak dari ketentuan new normal itu," katanya kepada Kalteng Pos, Kamis (28/5).

Jika memenuhi syarat, kata Darliansyah, maka pemerintah provinsi akan membantu pemerintah kota untuk menyusun rencanan aksi implementasi penerapan new normal.

“Bagaimana soal penerapan new normal untuk pelaku usaha, pemerintahan, sekolah, dan lain-lain. Karena itu, tahap pertama yang diperlukan adalah mengkaji sesuai dengan arahan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran," tuturnya.

Lebih jauh dijelaskannya, apabila memenuhi syarat, tentu rencana ini akan didukung penuh oleh pemerintah provinsi dalam penerapannya. Sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat, maka pihaknya mengimbau untuk tidak dipaksakan penerapannya, karena akan berdampak buruk untuk daerah.

Ia membeberkan, sejauh ini pihaknya belum menerima penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait penerapan new normal untuk wilayah Kota Palangka Raya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palangka Raya mempertanyakan kesiapan Pemko Palangka Raya terkait rencana pemberlakuan new normal di Kota Cantik ini. Hal itu disampaikan Ketua LBH Aryo Nugroho, Kamis (28/5).

Menurut Aryo, pemberlakuan status new normal semestinya didasarkan kajian yang cermat dengan mempertimbangkan kondisi Palangka Raya saat ini. Ia mengatakan, dengan ditemukan klaster baru di Pasar Besar pada masa pemberlakuan PSBB, membuktikan bahwa kondisi pendemi Covid-19 di Palangka Raya masih sangat rawan dan mengkhawatirkan  bagi masyarakat.

“Menurut kami ini sangat kontradiktif dan mengkhawatirkan, karena ada informasi bertambahnya jumlah korban terpapar Covid-19. Dengan ditemukannya penambahan kasus saat rapid test di Pasar Besar sebelum Lebaran kemarin, menandakan bahwa kurva korban positif di Palangka Raya ini tidak menurun, sebaliknya malah meningkat” kata Aryo Nugroho.

Pihaknya khawatir jika memaksakan penerapan new normal akan menyebabkan makin meningkatnya jumlah orang terpapar Covid-19 di Palangka Raya.

“Kalau kebijakan new normal diberlakukan, kemudian jumlah orang yang positif Covid-19 meningkat tajam, apakah sanggup untuk menangani itu?” ucap Aryo.

Menurut pengacara muda ini, saat terdapat penambahan korban positif, maka Pemko Palangka Raya bukan saja harus bertanggung jawab terhadap pasien positif, tapi juga terhadap kebutuhan seluruh keluarganya. Hal ini sudah sesuai peraturan pemerintah terkait kekarantinaan, karena pemda harus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan keluarga korban terpapar Covid-19.

“Dengan kondisi PSBB saja masyarakat  masih banyak yang belum patuh sepenuhnya, apalagi Palangka Raya masih termasuk zona merah. Sangat mungkin penetapan new normal yang merupakan PSBB yang dilonggarkan ini malah menimbulkan permasalah baru,” ucap Aryo lagi.

Aryo berharap kebijakan new normal oleh Pemko Palangka Raya bukanlah suatu kebijakan yang bersifat coba-coba untuk mengetahui kondisi kekuatan dan daya tahan masyarakat Palangka Raya. Karena jika itu dilakukan, maka timbul pemikiran bahwa new normal hanya dilakukan untuk menyeleksi siapa saja yang dapat bertahan dalam bencana Covid-19 ini.

“Jangan sampai terjadi seperti proses seleksi. Bagi mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat bisa bertahan, sedangkan yang tidak kuat bisa terpapar. Kebijakan seperti itu bisa berbahaya sekali,” ujar Aryo sembari menekankan aturan yang menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa mencabut status new normal di suatu daerah jika terbukti jumlah kasus di daerah bersangkutan makin bertambah.

LBH menyarankan agar pemerintah kota lebih fokus menangani permasalahan yang ada saat ini, seperti pemerataan bagi para penerima bantuan sosial dan upaya menekan jumlah korban positif supaya tidak bertambah.

1 2

Editor :dar
Reporter : nue/sja/ala

You Might Also Like