Anggota DPR RI Mukhtarudin


PALANGKA RAYA - Pemerintah telah menyerahkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) kepada DPR pada bulan Februari 2020.  RUU Cipta Kerja merupakan implimentasi dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. 

"RUU ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, pengusaha, UMKM hingga industri. RUU ciptaker adalah tuntutan kebutuhan dunia usaha dalam rangka meniadakan segala regulasi yang menyulitkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan atau mengembangkan usahanya," kata Anggota DPR RI Mukhtarudin melalui rilisnya, Kamis (28/5/2020).

Dia mengatakan, salah satu klaster yang diatur dalam RUU Cipta Kerja adalah sektor koperasi dan UMKM.

UMKM mempunyai potensi dan peran strategis dalam perekonomian nasional, terbukti UMKM dapat bertahan dan menggerakkan roda perekonomian dalam menghadapi krisis ekonomi, maupun untuk jangka panjang di masa depan.

"UMKM menjadi salah satu komponen yang memberi kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data Kemenko Perekonomian pada tahun 2018, UMKM berkontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,34 %, dan terus meningkat hingga tahun 2019 yaitu sebesar 65 %. Dan UMKM mampu menyerap hingga 97,02 % dari total tenaga kerja produktif dan terus meningkat setiap tahun," ucapnya.

Sementara Kemenkop/UKM mencatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta unit usaha. Untuk itu, pemberdayaan dan perlindungan UMKM menjadi hal yang penting dibahas dalam RUU Cipta Kerja.

"Selama ini UMKM cenderung kalah bersaing dengan korporasi besar. Peluang Investasi sering kali didominasi oleh pengusaha besar. Dengan modal dan kemampuan usaha yang jelas jauh lebih kecil, UMKM menjadi sulit untuk berkembang dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha," ujarnya.

Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi lagi dengan adanya RUU Cipta Kerja, karena RUU ini diantaranya akan memberikan kemudahan UMKM dalam berusaha dan mengatur agar Investasi juga bisa masuk ke sektor UMKM melalui program kemitraan, sehingga pengusaha besar dan UMKM akan dapat bersinergi yang saling menguntungkan, dan sekaligus memberdayakan dan meningkatkan daya saing UMKM.

"Begitu pula halnya dengan Koperasi, selama ini Koperasi terlihat kurang berkembang menjadi kekuatan bisnis dan seakan-akan hanya diingat sebagai tempat untuk meminjam uang. Dengan RUU Cipta Kerja, akan mengatur agar Koperasi bisa berkembang lebih cepat, yaitu dengan mempermudah persyaratan pendirian Koperasi dan sekaligus memungkinkan Koperasi untuk menjalankan usaha di berbagai sektor yang lain," tegasnya.

Setidaknya ada empat point penting terkait UMKM yang dibahas dalam RUU cipta kerja.

Pertama, penyederhanaan perizinan. Basis data tunggal dengan memakai sistem OSS (One Single Submission) dan kemudahan bagi UMKM untuk pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal yang berlaku bagi semua kegiatan usaha, seperti perizinan usaha, SNI, sertifikasi jaminan produk halal dan sebagainya.

Kedua, kemudahan akses pembiayaan. Kegiatan UMKM dapat dijadikan jaminan kredit. Lembaga pembiayaan berorientasi pada kelayakan usaha dan tidak lagi pada jaminan (collateral). RUU juga mengatur insentif/ketersediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

Ketiga, membangun kemitraan. RUU mengatur kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha mikro/kecil dalam melakukan bisnis besar melalui pembinaan dan pendampingan. Adanya pengecualian upah minimum bagi UMKM, diharapkan akan mendorong kemitraan dan menjadikan UMKM lebih kompetitif.

Keempat, perluasan akses pasar. RUU ini akan memberikan perluasan dan kepastian bagi pemasaran produk dan jasa UMKM, antara lain dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di kementrian atau Lembaga, BUMN maupun BUMD.   

“Dengan demikian, RUU Cipta Kerja diharapkan akan memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap kepentingan pelaku UMKM, agar diperlakukan secara adil dan dipastikan tidak ada kebijakan yang menyulitkan mereka dalam melakukan kegiatan ataupun meningkatkan usahanya,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti RUU, Kemenkop dan UKM tentunya diharapkan untuk menyiapkan peraturan pemerintah yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai aturan cipta kerja klaster UMKM dan Koperasi agar dapat dilaksanakan dengan baik.

"Kita tentunya sangat mendukung apa yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan keberadaan UMKM yang ada di Indonesia. Dengan RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM menjadi lebih optimal, sehingga mampu menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia yang lebih baik dan mampu menyerap tenaga kerja seluas-luasnya," tandasnya.

1 2

Editor : nto
Reporter : arj

You Might Also Like