Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kalteng Heri Santoso


PALANGKA RAYA - Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kalteng, akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (Bansor) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Itu dilakukan Pansus DPRD Kalteng, karena penggunaan anggaran Rp 739 Miliar oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam penanganan covid-19 tidak transparan.

"Anggaran Covid-19 Kalteng sangat besar, yakni sebesar Rp 739 M. Itu sesuai dengan yang sudah disampaikan ke Badan Anggaran DPRD Kalteng," kata Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kalteng Heri Santoso.

Politisi Muda Partai Demokrat ini mengatakan, pemerintah provinsi tidak transparan dalam penggunaan anggaran penanganan covid-19. Padahal, anggaran yang dipergunakan sangat  besar.

"Pemprov kurang Tranparan terkait pengelolaan anggaran penanganan covid-19. Karena itu, Pansus akan menggandeng KPK untuk mengawasi anggaran yang sangat besar tersebut, agar tepat sasaran dan adanya keterbukaan," ucapnya.

Pansus juga telah menggandeng BPK RI dalam audit dan pengawas dana penanganan covid-19 Kalteng. "Ini kami Pansus lakukan, karena sampai hari ini Pemprov Kalteng, baik itu gubernur maupun sekda tidak transparan terkait kepastian penggunaan anggaran covid 19," tegasnya.

Wakil Rakyat Dapil III meliputi Kobar, Lamandau, dan Sukamara ini mengatakan, Pemprov melalui video conference dengan perguruan tinggi menyampaikan dana penanganan covid-19 sebesar Rp 500 M. Namun, dalam media anggaran itu sebesar Rp 810 M dan disampaikan ke Banggar Rp 739 M.

"Ini membuat simpang siur dan tidak keterbukaan publik masalah penyiapan anggaran covid 19 di kalteng. Kami berharap dana anggran ini tidak menimbulkan perspektif yang berbeda kepada masyarakat yang terdampak. Dan dana pemprov yang disiapkan untuk penanganan covid-19 ini tidak membuat dampak negatif sosial lainnya," tukasnya.

Ditegaskan Anggota Komisi III yang membidangi kesejahteraan rakyat dan bencana ini, jika pemprov pro dengan rakyat, sebaiknya pemprov lebih mengedepankan transparasi penggunaan anggaran covid 19. "Jika perlu publik bisa mengakses data-data rincian penggunaan anggaran tersebut per item," tandasnya. 

1 2

Editor :dar
Reporter : arj/kpc

You Might Also Like