Seluruh aparatur di lingkungan Pemkab Pulang Pisau masuk kerja seperti biasa pascalibur Idulfitri 1441 H. Mereka juga diminta mengisi absensi. Bagi pejabat eselon II dan III mengisi absensi di Kantor BKPP Pulang Pisau. (FOTO: SURATMAN UNTUK KALTENG POS)


PULANG PISAU - Pascalibur Idulfitri 1441 Hijriah, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diwanti-wanti untuk tidak menambah libur lagi.

Untuk itu, pada Selasa (26/5), seluruh pegawai negeri sipil (PNS) dan juga tenaga kerja harian lepas (TKHL) di Kabupaten Pulang Pisau wajib masuk kerja dan mengisi absensi kehadiran seperti biasa.

Bahkan untuk pejabat eselon II dan III wajib melakukan absensi manual yang disediakan di Kantor BKPP. “Ini sekaligus menindaklanjuti surat edaran bupati Pulang Pisau. Untuk aparatur di luar eselon tersebut absensi cukup dilakukan di dinas masing-masing,” tegas Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pulpis H Saripudin, selasa (26/5).

Saripudin mengaku, perintah masuk kerja ini dilakukan dalam rangka memonitor kehadiran dan kedisiplinan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. “Sebab dalam surat edaran bupati Pulang Pisau ditekankan agar ASN tidak mudik, cuti dan pulang kampung,” tegasnya.

Hal itu, lanjut dia, juga selaras dengan kebijakan pemerintah pusat yang telah menghapus cuti bersama Idulfitri. “Untuk cuti bersama digeser akhir tahun menjelang hari raya Natal dan tahun baru nanti,” ungkap Saripudin.

Ketika disinggung sanksi yang akan diterapkan bagi aparatur yang menambah libur, Saripudin mengaku akan dilihat tingkat kesalahannya. “Bisa berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat. Namun kita lihat dahulu tingkat kesalahannya,” ucapnya.

Dia juga mengaku, pihaknya telah meminta kepada kepala perangkat daerah untuk memonitor kehadiran pegawai di masing-masing dinas yang dipimpin. “Pimpinan perangkat daerah harus benar-benar mengontrol bawahannya,” tegas Saripudin.

Kendati demikian, dia mengaku, status work from home (WFH) atau bekerja di rumah masih tetap diberlakukan, khususnya untuk staf.

“Namun itu dilakukan secara bergiliran. Kalau gilirannya masuk kantor, ya harus masuk. Untuk jadwal kerja diatur masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah,” bebernya. 

1 2

Editor : nto
Reporter : art/ens

You Might Also Like