Yohannes Freddy Ering


PALANGKA RAYA-Ketua Pansus Bansos Covid-19 DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering mengikuti diskusi secara online (virtual) bersama Badan Pengawasan Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), melalui aplikasi zoom, Senin (18/5).

Diskusi online tersebut menghadirkan sederet narasumber, di antaranya Anggota Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng Suhaemi dan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Palalangkaraya (UMP) HM Yusuf.

Adapun topik pembahasan, ialah pemaknaan pasal 71 UU No. Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU, dari berbagai sudut pandang dan pendapat antarkalangan serta akademisi dari aspek sosial politik.

“Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam diskusi, setelah kami menyimak apa-apa yang telah disampaikan oleh Dinsos Kalteng, yakni berkaitan dengan penyaluran bansos kepada masyarakat, itu menjadi sesuatu hal yang ideal,” ucap Freddy.

Tentunya, hal tersebut akan menjadi pertanyaan dalam benak masyarakat lanjutnya, karena sulitnya untuk membedakan, mana bansos dari pemprov dan mana bansos yang berasal dari pemerintah pusat atau Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI).

"Dari beberapa hal dalam catatan kami, intinya, pemprov harus dapat menegaskan mana saja bansos yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kemensos RI, bansos yang berasal dari pemprov dan bansos dari pribadi," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan Kalteng ini juga mengatakan, karena selama ini masih belum jelas, dari ketiga bansos tersebut, sebab itulah hal ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Dia pun menyarankan, ada baiknya jika pemprov saat ini untuk lebih fokus dan konsentrasi untuk menyelesaikan bantuan yang akan disalurkan dari Kemensos RI kepada masyarakat.

Setelah itu, lanjutnya, baru bansos dari pemprov dapat disalurkan. Hal ini tujuannya agar penyaluran dapat diawasi dan terpantau, sambil menunggu data calon penerima bansos dari pemprov selesai divalidasi dan diverifikasi.

"Kita mempertanyakan, khususnya bansos dari pemprov, bentuk bantuannya seperti apa saja. Karena informasinya terkait bansos dari pemprov, saat ini masih diverifikasi dan divalidasi. Kami juga menyarankan sambil menunggu data selesai ada baiknya jika Pemprov Kalteng dapat mengumumkan bentuk bantuan apa yang akan disalurkan agar masyarakat mengetahui,” tutup Freddy.

1 2

Editor : nto
Reporter : pra/uni

You Might Also Like