Ilustrasi. (foto: net)


KASONGAN–Iuran BPJS Kesehatan dipastikan bakal naik mulai 1 Juli 2020 mendatang. Hal ini setelah Presiden RI Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal sebelumnya kenaikan BPJS ini, ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Menyikapi kebijakan pusat yang kembali menaikan tarif BPJS kesehatan tersebut, kini menjadi dilema bagi daerah. Apalagi untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, yang menanggung sepenuhnya pembayaran BPJS tersebut, untuk seluruh masyarakat Katingan, dengan biaya yang mencapai puluhan miliar.

“Kami ini dilema. Jika sudah pusat membuat aturan seperti itu. Terus terang, tidak kita ikuti salah. Ya mau tidak mau kita ikuti,” kata Bupati Katingan Sakariyas kepada sejumlah wartawan di kantor bupati Katingan, Jumat (15/5).

Dia juga mengungkapkan, kenaikan BPJS kesehatan yang sebelumnya ditolak oleh MA itu tidak sepenuhnya. Hanya ada beberapa poin saja yang ditolak, tetapi tidak dibatalkan. Sebelumnya lanjut Sakariyas, mereka dari Pemkab Katingan sendiri sudah mempersiapkan anggaran untuk BPJS ketika ada rencana kenaikan sebelumnya.

“Karena ada rasionalisasi anggaran untuk BPJS, pegawai kita sempat ribut. Tapi mau gimana lagi. Ini kebijakan pusat yang harus kita ikuti,” jelasnya.

1 2

Editor : nto
Reporter : eri/ila

You Might Also Like