Bupati Katingan, Sakariyas


KASONGAN – Bupati Katingan Sakariya menegaskan, data penerima bantuan sosial (Bansos) harus jelas dan tidak boleh ganda. Artinya, apabila warga ini menerima bantuan dari dana desa, maka orang tersebut tidak boleh lagi menerima bantuan dari batuan nontunai (BNT), bantuan sosial tunai (BST) atau program keluarga harapan (PKH) dan lainnya.

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penerima bansos itu, sebut Sakariyas, dia meminta agar daftar penerima bisa diumumkan secara terbuka di setiap kantor desa atau kelurahan.

“Ini saya minta harus diumumkan secara terbuka dan ditempel di papan pengumuman desa atau kelurahan. Sehingga terlihat jelas di situ. Saya terus terang khawatir takut bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya ini harus kita lakukan secara terbuka dan jelas,” ujarnya, kemarin.

Menurut pria asal Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, secara merata. “Jadi tolong kepada seluruh kepala desa, lurah dan camat bisa melakukan hal seperti ini,” tandasnya.

Terkait BST, diungkapkan Sakariyas, bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Jadi ujarnya, bukan dari Pemkab Katingan. Termasuk mengenai data penerima bantuan itu sendiri juga bukan dari pihaknya.

“Jadi jangan salah paham. Kami dari Pemerintah Kabupaten, hanya melaksanakan penyalurannya saja. Itupun ke rekening mereka penerima masing-masing,” ujarnya.

1 2

Editor : nto
Reporter : eri/ila

You Might Also Like