Bupati Katingan Sakariyas ketika menerima bantuan dari organisasi keagamanaan umat Hindu Kaharingan berupa uang tunai dan lainnya, Jumat (15/5)


KASONGAN –Di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung sekarang, ada banyak pihak termasuk dari pemerintah, yang menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat. Bahkan yang terbaru pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada masyarakat dengan nilai sebesar Rp 600 ribu.

Terkait bantuan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan menerima sejumlah laporan seperti ada oknum Pegawai Negara Sipil (PNS) yang mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, PNS tidak diperbolehkan menerima bansos.

“Jika untuk tenaga Tenaga Harian Lepas (THL) boleh. PNS yang tidak boleh,” kata Bupati Katingan Sakariyas kepada sejumlah wartawan, Jumat (15/5).

Dijelaskan bupati, di tengah kondisi pandemi ini, di Katingan tak satu persenpun hak atau pendapatan tambahan penghasilan PNS yang diberikan berdasarkan kinerja, dipotong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan. “Pendapatan PNS sama seperti sebelumnya. Jadi ini harus dipahami oleh kita semua. Bantuan itu harus kita berikan kepada masyarakat,” tegasnya.

Lalu terkait bantuan BST, diungkapkan Sakariyas, bahwa BST tersebut berasal dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Jadi ujarnya, bukan dari Pemkab Katingan. Termasuk mengenai data penerima bantuan itu sendiri juga bukan dari pihaknya.

“Jadi jangan salah paham. Kami dari Pemerintah Kabupaten, hanya melaksanakan penyalurannya saja. Itupun ke rekening mereka penerima masing-masing,” ujarnya.

1 2

Editor : nto
Reporter : eri/ila

You Might Also Like