Sejumlah warga harus melewati portal yang sengaja dipasang untuk mengawasi arus keluar masuk warga diwilayah Petamburan, Jakarta, Minggu (5/4/2020). (Foto : Iwan tri wahyudi/FAJAR INDONESIA NETWORK)


JAKARTA – Surat edaran (SE) Kapolri terkait tindakan hukum kepada masyarakat atas dugaan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jangan membuat resah. Atau bahkan membuat ketegangan sosial baru.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani meminta agar Polri menjalankan penegakan hukum tidak melanggar prinsip due process of law, yaitu jelas dasar aturannya dan prosedurnya.

“Saya mengingatkan jajaran Polri agar kerja-kerja penegakan hukum yang menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law,” katanya dalam keterangannya, Senin (6/4).

Hal tersebut diutarakan Arsul terkait perintah Kapolri agar jajarannya melakukan penindakan terhadap penyebar hoaks terhadap Presiden dan pejabat Pemerintah soal penanganan COVID-19, dan juga penangkapan 18 orang oleh Polda Metro Jaya yang diduga melanggar PSBB pada Jumat (3/4) malam.

“Proses penegakan hukum Polri jangan menimbulkan ketegangan sosial baru di masyarakat yang tengah resah menghadapi wabah COVID-19,” katanya.

Diingatkan Arsul, soal penindakan terhadap terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial Polri telah memiliki Surat Edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015.

“Surat Edaran Kapolri itu isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks sebelum melakukan proses hukum,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang ada dalam SE Kaplori harus diterapkan secara baik. Sehingga tidak menimbulkan kesan Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Wakil Ketua MPR itu juga mengatakan hingga saat ini belum ada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB, PP No 21 tahun 2020 tentang PSBB.

“Polri harusnya meminta orang yang berkerumun untuk bubar dan kalau mereka melawan atau mengabaikan, baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak menaati perintah pejabat yang sah,” ungkapnya.

Setali tiga uang yang diungkapkan anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto. Politisi Demokrat ini menilai langkah Polri dalam penegakan hukum di tengah masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 justru menimbulkan keresahan.

“Penegakan hukum biar berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak perlu dibumbui dengan hal-hal lain yang tidak relevan apalagi menimbulkan keresahan atau berpotensi intimidatif,” katanya.

Dijelaskannya, penegakan hukum idealnya memang harus dilakukan dengan cara tanpa tebang pilih dan profesional serta akuntabel.

“Namun tak boleh dilakukan dengan basis intimidatif dan menimbulkan nuansa kebatinan ketertekanan masyarakat terhadap penegak hukum. Apalagi kebebasan yang bertanggung jawab adalah hak setiap warga negara,” ujar Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini.

Kolega Didik di Komisi III, M Nasir Djamil juga mengamini. Menurutnya Polri dalam langkah penegakan hukum harus mengedepan langkah persuasif dan bijak.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada kabar bohong soal COVID-19 yang merugikan masyarakat dan itu harus ditindak. Sedangkan warga negara yang kritis mengkritik kebijakan negara dalam mengatasi pandemi ini, harus dlindungi, Polri harus bersama rakyat,” kata politisi PKS ini.

Dia meminta Polri tetap menjunjung tinggi fungsi pelayanan, pengayom, dan pelindung rakyat dengan mengedepankan aspek profesionalitas, modern, dan terpercaya. Terkait soal aturan penghinaan presiden dalam Surat Telegram Kapolri itu, tentu harus hati-hati dalam penerapannya karena selain mengandung multitafsir dan seperti “pasal karet”, ketentuan itu juga sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Indonesia ini negara hukum yang demokratis, karena itu pro dan kontra terhadap kebijakan negara dalam mengatasi wabah COVID-19 adalah hal yang lumrah,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yowono mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 dengan cara yang humanis.

“Kegiatan pencegahan yang dilakukan kepolisian, yaitu pencegahan yang humanis,” katanya di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kegiatan-kegiatan pencegahan yang dilakukan antara lain pembubaran warga yang berkerumun yang tidak mengindahkan imbauan untuk menjaga jarak.

“Di Jawa Timur (Jatim) misalnya. Di Jatim ada kegiatan pembubaran di beberapa lokasi, tapi karena masih ngeyel kita bawa ke kantor polisi,” katanya.

Ia mengatakan jajaran di Jatim, baik Polres maupun Polda, mencatat ada sekitar 3.000 warga yang diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak lagi berkerumun di tengah wabah COVID-19, yang penularannya melalui droplet cairan batuk atau bersin dari penderita ke orang lain.

“Untuk pembubaran massa atau kerumunan masyarakat ada 10.873 kali kami bubarkan,” katanya.

Argo melanjutkan pihaknya juga tetap mengedepankan physical distancing atau pembatasan jarak fisik antarsatu individu dengan lainnya selama edukasi dan penegakan hukum kepada masyarakat guna mencegah penularan COVID-19.

“Masyarakat yang sudah kami beritahu dan masih membandel akan di bawa ke kantor polisi dengan tetap melakukan physical distancing,” katanya.

Ia mengatakan dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona penyebab COVID-19, Polri bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah.

Argo mengatakan aparat kepolisian sebelumnya telah melakukan sejumlah edukasi kepada masyarakat baik menggunakan media sosial, spanduk, baliho dan sebagainya terkait Maklumat Kapolri nomor: Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19.

Hal itu termasuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Sebelum melakukan penindakan, polisi terlebih dahulu menegur satu hingga tiga kali.

“Apabila masyarakat masih membandel, maka akan di bawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Di kantor polisi pun aparat tetap menerapkan physical distancing. Kemarin itu ada 18 orang yang kita proses di Polda Metro Jaya karena mereka membandel saat diberitahu petugas,” kata Argo.

Ia mengatakan masyarakat harus memahami dan mengetahui ada aturan yang mesti ditaati dan dipedomani serta tertulis di dalam KUHP.

Jauh hari sebelum maklumat Kapolri nomor: Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 dikeluarkan, pemerintah sudah bisa menerapkan aturan tersebut.

“Aturan itu sudah kita lakukan tidak hanya karena situasi pandemi COVID-19,” katanya.

1 2

Editor : nto
Reporter : gw/fin/kpc

You Might Also Like