ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Tantawi Jauhari mengingat dan menegaskan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk tetap menjaga netralitas serta kode etik, disaat memasuki masa pilkada serentak tahun ini.

“ASN merupakan sebuah profesi yang memegang pedoman pada etika dan tidak berpihak kepada siapa, dan dimana saja. Baik itu terhadap golongan maupun terhadap lembaga,” jelas Tantawi saat dibincangi Kalteng Pos (Grup Kaltengpos.co), Rabu (26/2).

Politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan, terlebih dikuatkan dalam surat edaran Menpan-RB dan juga tertuang di dalam undang-undang ASN, harus bebas dari intervensi politik dan tidak terlibat dalam politik praktis karena manajemen ASN adalah netralitas.

“Sangat disayangkan apabila ASN terbukti melanggar kode etik maupun melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam pilkada, Mulai dari sanksi ringan memberikan pernyataan dan permohonan maaf baik secara terbuka maupun tertutup, penurunan pangkat satu tingkat hingga sampai pemberhentian,” beber Tantawi.

Dirinya menyebutkan, pelanggaran kode etik ASN terkait netralitas dalam pilkada, yang terbanyak berasal dari media sosial (medsos). Baik berupa dukungan berupa komen maupun bubuhan ‘like’ pada postingan salah satu peserta pilkada.

"Laporan yang paling banyak adalah dari medsos. Pelanggaran etika yang banyak, berupa ujaran kebencian, komentar dukungan maupun ‘like’ di postingan salah satu peserta pilkada,” ungkapnya.

Maka dari itu pentingnya ASN bersikap netral dan bisa menjaga kode etiknya, netralitas ASN adalah implementasi dari sikap keharusan, karena merupakan abdi negara. Di samping itu, BUMN dan BUMD juga harus melakukan hal serupa. (pra/ari/dar)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like