Dirjen Dukcapil Zudan Arief saat menyosialisasikan perekaman e-KTP dan Kartu Identitas Anak kepada warga Suku Baduy, Senin (19/2) (Juneka/Jawa Pos)


Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh, mengingatkan agar petugas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) untuk tidak menarik biaya kepada masyarakat.

Menurutnya, jika ada petugas pelayanan Adminduk yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat, agar petugas yang bersangkutan bisa segera ditindak tegas.

“Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2).

Pelayanan adminduk yang digratiskan meliputi pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) hingga KTP elektronik (e-KTP). Namun, jika ada petugas yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan, masyarakat diminta segera melapor ke pemerintah daerah setempat.

Terkait pembuatan e-KTP, kata Zudan, Kemendagri telah menyiapkan blangko sebanyak 16 juta keping. Jumlah itu sudah terdistribusi ke daerah, sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak e-KTP sebanyak 1,9 juta keping.

“Jadi masih ada 1,4 juta keping stok di daerah yang siap digunakan. Disdukcapil di daerah tidak perlu menerbitkan Suket baru,” pungkasnya.(jpc)

 

Editor :
Reporter :

You Might Also Like