Muhajirin


PALANGKA RAYA-Dalam sidang Paripurna yang digelar beberapa waktu lalu, salah satunya pembahasan terkait dengan adanya pencabutan Perda Provinsi Kalteng Nomor 4 Tahun 2004 tentang pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemprov Kalteng.

Maka dibentuklah panitia khusus (pansus) dalam rangka pencabutan perda tersebut, yang  diketuai oleh anggota DPRD Kalteng dari Ketua Komisi I bidang Hukum Pemerintahan dan Keuangan H Muhajirin.

Dijelaskan Muhajirin, pihaknya masih belum mengadakan pertemuan dengan pihak Pemprov Kalteng, sehingga berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam rangka pencabutan perda tersebut pihaknya masih belum bisa memastikan.

Kami masih belum mengadakan rapat dengan pihak dari Pemprov Kalteng, untuk saat  ini hanya ditunjuk sebagai pansus.  Setelah ditunjuk kami masih akan mengikuti petunjuk terkait apa yang akan pansus lakukan selanjutnya. Dan jika pihaknya komen terlalu banyak takutnya ada yang salah, ucap Politisi Demokrat Kalteng tersebut, Selasa (11/2).

Muhajirin mengatakan, setelah dirinya ditunjuk sebagai ketua pansus akan berinisiatif untuk mengadakan rapat dengan anggota pansus lainnya untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait Pemprov Kalteng, seperti bagian biro hukum, asisten I dan asisten III.

“Kemudian terkait asrama mana saja yang berkaitan didalam yang akan dicabut perdanya,  tentu merupakan asrama yang dibangun dan dibiayai oleh Pemprov Kalteng seperti yang berada di Surabaya, Malang, Yogyakarta dan daerah lainnya,” ungkapnya.

Selain itu Muhajirin juga menilai, bahwa terlalu besar untuk sebuah raperda yang mengatur hal seperti itu dimana menurutnya hal tersebut cukup diatur dalam peraturan gubernur (Pergub), terkait dengan hal teknis lainnya dia mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari dan melakukan evaluasi terlebih dahulu. (pra/ari/nto)

1

Editor :
Reporter :