Ilustrasi. (foto: net)


JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan tidak ada pasal yang mengakomodasi Mendagri bisa memberhentikan kepala daerah dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Jika memang ada pasal yang dimaksud, mantan Kapolri ini mengaku akan menurunkannya.

“Pertama, saya mau koreksi di dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Saya sudah cek belum ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden. Kalaupun ada, saya sebagai Mendagri meminta itu didrop (diturunkan, Red),” tegas Tito saat rapat dengan komisi II di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Dia beralasan soal pemberhentian gubernur atau kepala daerah telah dibahas di dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Di dalam UU tersebut telah diatur proses pemberhentian kepala daerah.

“Kenapa? Karena sudah ada UU-nya. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kepala Daerah. Kita lihat pasal 67, 68, 69, 76, sampai 89. Di situ berisi tentang bahwa kepala daerah diberhentikan oleh Presiden. Pertama, apabila meninggal dunia. Kedua seandainya mengundurkan diri. Yang ketiga diberhentikan. Nah diberhentikan ini salah satunya karena tidak melaksanakan program strategis nasional. Misalnya meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama 7 hari atau akumulatif tidak berturut-turut selama 1 bulan. Ada teguran pertama, teguran kedua. Itu dapat diberhentikan temporer tiga bulan,” jelasnya.

Dari UU tersebut, Tito memastikan wacana pemberhentian kepala daerah telah diatur. Tito mengatakan dalam UU tersebut, gubernur dapat mengajukan pemberhentian bupati atau wali kota kepada Kemendagri.

“Nah ini baca saja pasal itu. Artinya apa? Wacana tentang kewenangan Presiden cq Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah sudah diatur UU. Bahkan bukan hanya pusat kepada Gubernur. Di UU itu, Gubenur dapat mengajukan pemberhentian kepala daerah, Bupati dan Wali Kota yang tidak sesuai pasal-pasal tersebut kepada Mendagri,” imbuhnya.

Anggota Komisi II Sodik Mujahid mengatakan gubernur merupakan jabatan politik dan tak bisa dipecat oleh Mendagri. “Saya ditanya soal RUU Cipta Lapangan kerja, Mendagri bisa memecat gubernur, bupati dan sebagainya. Saya katakan gubernur dan bupati itu jabatan politik. Bukan tenaga kerja biasa. Tidak bisa dipecat oleh atasan, tetapi harus oleh DPRD dan lain-lain,” terang Sodik.

Pihaknya akan membahas intens soal ini. “Pertanyaan saya adalah apakah dalam panja tersebut, ada pihak dari Kemendagri tidak? Sehingga ada pasal yang berbunyi seperti itu. Mendagri bisa memecat gubernur. Kemudian, gubernur bisa memecat bupati dan seterusnya. Apakah ada pihak pemerintah yang masuk dalam panja tersebut?” tanya Sodik. (khf/fin/rh/kpc)

1

Editor :
Reporter :