Ilustrasi. (foto: net)


KASONGAN - Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan sudah berupaya maksimal melakukan penarikan retribusi. Salah satunya penarikan retribusi dari sektor sampah, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan. Namun yang terjadi sekarang, kesadaran warga untuk membayar retribusi tersebut masih sangat rendah.

Hal itu disampaikan Kepala DLH Kabupaten Katingan, Hap Baperdo kepada Kalteng Pos di ruang kerjanya, Rabu (22/1).

Dikatakan Hap, sepanjang tahun 2019 lalu, pendapatan yang berhasil diperoleh dari retribusi sektor sampah ini hanya Rp50 juta saja. Padahal potensi dari retribusi ini sangat besar sekali. Namun penyebabnya banyak masyarakat yang tidak mau membayar.

"Padahal pemerintah sudah berupaya menyiapkan berbagai fasilitas, seperti tempat pembuangan sampah, hingga pengangkutannya yang kita lakukan setiap hari. Namun banyak yang tidak mau membayar," ujarnya.

Menurut mantan Kepala Dinas Kehutanan ini, hasil dari retribusi itu sendiri, tidak lain akan digunakan untuk membangun fasilitas persampahan dan peralatan, maupun untuk memperbaharui angkutan dan lainnya. "Padahal yang menikmati ini semua juga masyarakat kita. Inilah yang masih belum dipahami," katanya.

Dia juga menyebutkan, besaran retribusi yang dibayar warga untuk perumahan penduduk misalnya, dari Rp6.000 hingga Rp10.000 per bulan. Sedangkan untuk pertokoan atau tempat usaha, besarannya mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per bulan. Nilai pembayaran retribusi sampah ini, diputuskan melalui Perda Kabupaten Katingan yang sebelumnya dibahas dan diputuskan bersama dengan DPRD Kabupaten Katingan.

"Di tahun 2020 ini, kita kan kembali menarik retribusi. Kita harap dukungan seluruh masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama dalam rangka menjaga kebersihan wilayah Kota Kasongan dan sekitarnya. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun juga dunia usaha dan masyarakat," tegasnya. (eri/ram/nto)

1

Editor :
Reporter :