SUDARTO


PALANGKA RAYA-Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Sudarto meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya untuk melaksanakan penertiban atas bangunan yang menutupi saluran drainase.

Menurutnya, jika terjadi banjir atau terdapat genangan pada sejumlah wilayah di Kota Cantik disebabkan oleh saluran drainase yang tersumbat entah itu diakibatkan oleh sampah, maupun tertutup oleh bangunan yang didirikan warga di atasnya.

“Untuk itu Satpol PP Kota Palangka Raya di bawah komando Benhur Pangaribuan harus bertindak tegas dalam melakukan upaya penertiban terlebih atas aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, atas larangan mendirikan bangunan di atas saluran drainase,” tegas Sudarto, belum lama ini.

Dikatakan Sudarto, pihak dewan tidak ingin masalah bangunan yang berada tepat di atas saluran drainase menjadi suatu persoalan yang berlarut dan tidak dapat terselesaikan. Lakukan mediasi terlebih dahulu kepada masyarakat agar mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka perbuat telah menyalahi aturan dan berdampak luas bagi yang lain.

“Jika setelah melakukan mediasi warga yang diberikan teguran masih saja dengan sengaja tidak mentaati, lakukan eksekusi, beri penindakan, bila mana perlu cabut perizinannya,” ujarnya.

Dirinya sangat mendukung atas kebijakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BMP-PTSP) Kota Palangka Raya Akhmad Fordiansyah dengan tegas mengimbau pada masyarakat akan mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila dengan sengaja bangunannya menutup saluran drainase.

“DPRD Kota Palangka Raya dan Pemko menaruh harapan penuh agar Satpol PP dapat segera melakukan penertiban, terlebih Satpol PP sudah digaji setiap bulannya. Jangan menjadikan keterbatasan anggaran menjadi suatu kendala dalam penugasan,” ucap Sudarto.(pra/ari)

1

Editor :
Reporter :