Anggota DKPP Alfitra Salam


PALANGKA RAYA - Petugas pelaksanan pemilihan kepada daerah (Pilkada) di Kalteng diingatkan agar netral dan tidak menjadi alat bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salam, pada rapat koordinasi Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik penyelenggara Pilkada.

"Rekrutmen tenaga adhoc atau petugas pelaksana harus dilaksanakan dengan selektif. Jangan sampai nanti ada anggota atau pengurus partai yang diangkat sebagai petugas pelaksana Pilkada," ucap Alfitra.

Dia mengatakan, petugas pelaksana dari semua tingkatan harus benar-benar menjaga netralitas. Sebab, kerawanan perubahan data suara itu terjadi ditingkat kecamatan.

"Jangan sampai petugas pelaksana sebagai petugas calon kepala daerah.  Jika ini terjadi sangat berbahaya untuk Pemilu yang jujr dan adil. Petugas harus bekerja profesional dan netral," ujarnya.

Alifitra mewanti-wanti hal itu, karena banyak kasus yang dilalorkan ke DKPP terkait hal yang demikian. Sementara DKPP hanya menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pilkada ditingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. 

"Banyak kasus terkait keterlibatan petugas pelaksana Pilkada yang melakukan kecurangan. Bahkan menjadi corongnya calon. Kami meminta Bawaslu dan KPU dapat mengantisipasi hal itu,  sehingga pelaksanaan Pilkada beraih, jujur, dan adil," pungkasnya. (arj)

1

Editor :
Reporter :