Nadiem Makarim


JAKARTA-Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional (USBN), ujian nasional (UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Menteri Nadiem saat peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar”, di Jakarta, Rabu (11/12).

Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan inisiatif kebijakan yang akan dilaksanakannya. Pertama, ujian sekolah berstandar nasional (USBN). "Jadi tidak ada USBN lagi. Kembali pada sekolah. Jadi, modelnya ujian sekolah," kata Nadiem.

Kedua, lanjut Nadiem, ujian nasional (UN) diganti menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sebelumnya berhalaman dengan tiga belas (13) komponen, disederhanakan menjadi tiga (3) komponen dan cukup satu halaman.

Keempat, zonasi yang tadinya jalur prestasi 15 persen, dibesarkan menjadi 30 persen. Dan minimum afirmasi, zonasi, dan jalur perpindahan. Nadiem menjelaskan, Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara jelas menyebutkan, evaluasi atau penilaian terhadap siswa dilakukan oleh guru, dan asesmen kelulusan itu ditentukan sekolah.

"Nah, soal-soal yang biasanya dari Kemendikbud lewat dinas dan dilaksanakan sekolah, kini tidak ada paksaan lagi. Sekolah punya sistem penilaiannya sendiri yang lebih holistic, bukan pilihan ganda semata. Namun, bagaimana kita mau mengases kompetensi kalau kita tidak mengerjakan proyek, hasil karya, esai, dan lain-lain. Itu konsep yang ingin saya terapkan, mengembalikan kepada esensi UU Sisdiknas," bebernya.

Nadiem mengatakan ingin memberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka sendiri, yang lebih cocok untuk siswanya, lebih cocok untuk daerah mereka, serta yang lebih cocok untuk kebutuhan pembelajaran murid mereka.

Arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN, kata Nadiem, pada 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,” terangnya.

Selanjutnya, mengenai ujian nasional (UN), tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter.

Pelaksanaan ujian tersebut diberlakukan untuk siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

“Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tuturnya.

Sedangkan untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

“Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup,” jelasnya.

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. “Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi,” ujarnya.

Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah. Misalnya, redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru,” pungkas Nadiem Makarim. (esy/ce/jpnn)

Loading...

You Might Also Like