Kepala BPKAD Kota Palangka Raya Absia bersama stafnya saat pengecekan terhadap ruko di Flamboyan atas, belum lama ini.( PROKOM/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA - Kepala BPKAD Kota Palangka Raya Absiah menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait penataan aset di Flamboyan atas berupa ruko yang mana hak guna bangunan (HGB) sudah habis masanya dan akan ditindaklanjuti penyelesaiannya.

“Aset-aset pemko yang kita katakan konflik maka akan dituntaskan dengan mengandeng pihak terkait salah satunya dengan pihak kejaksaan, ini kita lakukan dalam hal mengambil keputusan tidak salah langkah dan kita ambil langkah yang tepat,” ucapnya saat ditemui Kalteng Pos di ruang kerjanya, Selasa (10/12).

Absiah mengatakan, dalam kurang lebih 11 tahun semenjak 2008 keberadaan ruko Flamboyan atas tidak memberikan kontribusi maupun PAD bagi Pemko Palangka Raya. Sedangkan semua pembangunan-pembangunan yang lain dituntut harus dilaksanakan yang berasal dari PAD yang didapat Pemko Palangka Raya.

“Kita sebenarnya sudah berbaik hati kepada mereka dengan meminta mereka untuk membayar sewa selama 2 tahun, namun seandainya mereka menolak dan melakukan kejalur hukum maka silahkan saja, karena kita juga sudah melakukan sesuai prosedur,” jelasnya.

Artinya, tambah Absiah pihak pemko tidak menggusur masyarakat tapi hanya memberikan fasilitas dengan menyewakan kepada mereka tanah untuk di tempatkan saat ini karena tanah itu milik Pemko Palangka Raya.

“Dan sangat wajar pemerintah melakukan hal itu dan kami pun akan mendapat masalah dari BPK jika hal ini terjadi, dianggap Pemko Palangka Raya sengaja tidak menindak permasalah ini,” tutup Absiah.(*yud/ari/iha/CTK)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like