Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi (Dok JawaPos.com)


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan tidak melarang mantan terpidana korupsi maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2020 mendatang. Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi menganggap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada sudah tepat.

“Ya, saya kira itu sudah harus dilakukan KPU,” kata Arwani di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, pelarangan mantan koruptor maju dalam sebuah pemilu sudah pernah dibatalkan oleh oleh Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, dalam penyusunan PKPU tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Ada keputusan MA yang sudah menganulir PKPU sebelumnya. Kalau PKPU atau penyusunan peraturan perundangan harus melihat peraturan di atasnya. Selama ini kita melihat ada keputusan MA, acuannya di sana,” terangnya.

Selain terhambat regulasi di atasnya, ada aspek kemanusiaan yang harus dipertimbangkan dalam membuat sebuah aturan. Seorang koruptor sudah mendapat balasan atas perbuatannya dari proses hukuman pidana.

“Lalu kita lihat aspek kemanusiaan. Orang yang sudah melewati masa pemidanaan, masa hukuman, kan sudah kembali ke masyarakat seperti kita. Kecuali hak politiknya dilarang pengadilan,” jelasnya.

Sebelumnya, PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tidak membuat pelarangan terhadap mantan koruptor maju di Pilkada 2020. Seperti pada pasal 4 huruf h, disebutkan bahwa WNI yang tidak bisa mencalonkan diri di pilkada hanya mantan terpidana narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.(jpc)

 

Loading...

You Might Also Like