Pj Sekdaprov Kalteng, Fahrizal Fitri


PALANGKA RAYA- Pj Sekda Provinsi Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan, akan memberi sanksi bagi para pejabat Pemprov Kalteng yang tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Bahkan Fahrizal mengancam akan mengumumkan nama-nama pejabat yang enggan menyerahkan KHKPN-nya.

"Saya meminta laporan dari Biro Organisasi untuk seberapa jauh progresnya. Kalau bisa diumumkan nama yang belum menyerahkan. Sehingga juga terhadap pejabat publik ada sanksi. Agar publik mengetahui ketaatan pejabat dalam pelaporan LHKPN,” tegas Fahrizzal usai menghadiri rapat paripurna luar biasa di Gedung DPRD Kalteng, Jumat (11/5).

Dia menyatakan, jika pejabat yang tidak menyampaikan LHPKN sampai waktu yang sudah ditentukan akan mendapat sanksi tegas. Mulai dari sanksi ringan hingga berat. Apalagi gubernur, wakil gubenur dan Pj sekda sudah menyampaikan LHKPN terlebih dahulu.

“Sanksinya akan penundaan pangkat sampai pencabutan jabatan,” tegas dia.

Menurut Fahrizal, Pemprov Kalteng memiliki komitmen tinggi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun ada saja pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Berkaitan dengan itu juga, pemerintah berencana akan mengumumkan ke publik daftar pejabat yang belum menyampaikan LHKPN.

Fahrizal Fitri mengakui, hingga saat ini dirinya belum mengetahui jumlah pasti yang sudah melaporkan. Namun menurutnya, saat ini penyampaian LHKPN masih berproses dan jumlahnya pun semakin meningkat.

“Saya belum mendapatkan update terbaru, tetapi beberapa waktu lalu pejabat yang sudah menyampaikan lebih dari 300 orang,” kata Fahrizal.

Untuk update data, dia segera meminta laporan tersebut dari Biro Organisasi Setda Kalteng. Sebab jumlah pejabat yang wajib ditingkat pemprov sekitar 526 orang. Pejabat yang memiliki kewajiban untuk melaporkan LHKPN merupakan eselon II, bendaharawan dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab terhadap anggaran di atas Rp1 miliar.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Fransisco menerangkan, sejatinya sebagai pejabat atau penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN. Aturan mengharuskan itu sebagai wujud transparansi, dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Walaupun sifatnya wajib, namun sanksi administratif saja dari atasan yang bersangkutan. Perlu diapresiasi apa yang dilakukan oleh gubernur, wagub, dan sekda yang telah menyampaikan LHKPNnya. Dengan demikian diharapkan akan diikuti juga oleh pejabat-pejabat di bawahnya,” tukas dia.

Fransisco juga mengapresiasi wacana diumumkannya nama pejabat yang belum menyampaikan LHKPN. Walau itu juga merupakan bagian dari sanksi yang harus dilakukan.

“Perlu diapresiasi atas pengumuman terhadap pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN. Saya pikir lebih itu ringan dari pada nantinya ada sanksi administratif dari atasan pejabat yang bersangkutan karena mungkin saja bisa lebih berat,” urai wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) ini. (uni/ang/nto/ctk)

You Might Also Like