Nurul Hikmah


BUNTOK - Lima fraksi pada DPRD Barito Selatan, menyatakan sikap tidak bertanggungjawab secara hukum apabila dikemudian hari tujuh proyek multiyears tersebut terjadi permasalahan hukum. Demikian dikatakan juru bicara badan anggaran DPRD, Nurul Hikmah saat menyampaikan laporan hasil rapat badan anggaran pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dalam sidang paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD setempat, di Buntok, Senin (18/11).

Ia mengatakan, pernyataan sikap lima fraksi DPRD Barito Selatan terkait proyek multiyears tersebut sesuai dengan kesepakatan dari lembaga.

Meskipun demikian seluruh anggota DPRD Barito Selatan berharap kegiatan-kegiatan yang tertuang pada KUA PPAS ini dapat dilaksanakan dengan professional, dan akuntabel.

Selain itu ia juga mengatakan setelah proses pembahasan, maka rancangan kebijakan umum APBD 2020 mendatang dapat diterima dan disepakati untuk ditandatangani dan menjadi dasar penyusunan RAPBD.

Berdasarkan hasil rapat konsultasi tersebut, rancangan struktur asumsi APBD 2020 mendatang dengan pendapatan sebesar Rp 1, 088 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp 1, 173 triliun.

Sementara Ketua DPRD Barito Selatan, HM Farid Yusran mengatakan pihaknya tidak ada alasan untuk menolak atau menghentikan proyek multiyears itu, akan tetapi pihaknya menyatakan tidak bertanggungjawab apabila ada masalah dikemudian hari.

"Sebenarnya ada tiga fraksi yang menyatakan sikap secara terbuka tidak bertanggungjawab terhadap proyek multiyears apabila ada masalah dikemudian hari pada rapat pembahasan tersebut dan kemudian disusul dua fraksi lainnya," ujarnya.

Ia menjelaskan, adapun fraksi DPRD yang menyatakan tidak bertanggung jawab secara hukum terhadap proyek secara tersebut ada tiga yakni fraksi PDIP, fraksi PKB, dan fraksi NPB, dan kemudian disusul dua yakni fraksi Golkar, dan fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan (GDAK).

Acara rapat paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD tersebut dilakukan antara pimpinan DPRD dengan Wakil Bupati, Satya Titiek Atyani Djoedir.

Pada acara tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. (ner/ala)

Loading...

You Might Also Like