ILUSTRASI/NET


JAKARTA-Hingga hari kelima pendaftaran tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), sudah ada 507 instansi yang membuka rekrutmen di sscn.bkn.go.id. Meski demikian, masih banyak pelamar yang belum menuntaskan tahapan pendaftaran pada formasi yang telah dipilih.

Hingga Sabtu (16/11) pukul 15.43 WIB, tercatat baru 285.363 pelamar yang sudah mengunggah (submit) data diri dan berkas persyaratan. Jumlah tersebut hanya 11,5 persen dari total 2.466.604 pelamar. "Kami menduga banyak pelamar yang masih wait and see mencari perkembangan pendaftaran," ucap Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara Paryono.

Paryono mengimbau agar pelamar yang telah menentukan pilihan instansi dan formasi menuntaskan tahapan pendaftaran hingga submit. Sebab, jika terus menunda, bukan tidak mungkin pelamar malah akan kerepotan. Belum lagi padatnya traffic online menjelang masa akhir pendaftaran. Praktis, pelamar akan kesulitan mengakses sscn.bkn.go.id.

Senada, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengingatkan kepada para pelamar agar membaca dengan teliti data dan berkas yang menjadi syarat pendaftaran pada instansi dan formasi yang dipilih. "Khawatir jika pelamar main-main mengunggah dokumen, kemudian yang bersangkutan lupa mengganti dengan data yang sesungguhnya. Akibatnya, yang tersimpan dalam database SSCN tidak sesuai.

”Tahun lalu banyak sekali yang gagal di tahap seleksi administrasi karena tidak teliti membaca,” kata Bima.

Sementara itu, data center SSCN merilis informasi maraknya pemakaian NIP dan nomor KK untuk pendaftar abal-abal alias bodong. "Terbukti dengan banyaknya unggahan foto dan dokumen yang tidak dipersyaratkan instansi. Pengunggahan foto atau dokumen yang tidak disyaratkan tersebut dapat menjadi pintu masuk instansi menyatakan bahwa pelamar yang bersangkutan tidak memenuhi syarat," beber Paryono. Maka dari itu, BKN mengimbau agar pelamar lebih berhati-hati. Para pelamar diimbau untuk tidak menyebarluaskan NIK dan nomor KK di internet, khususnya di media sosial.

Akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab, BKN mengapus fitur "jumlah pelamar" dalam portal sscn.bkn.go.id. Fitur tersebut terindikasi disalahgunakan pelamar fiktif, sehingga jumlah pendaftar seolah terlihat sudah banyak.

Banyaknya jumlah pelamar dikhawatirkan mengecoh calon pelamar. Pada akhirnya ada formasi yang tidak terpenuhi. "Oleh karena itu, fitur tersebut kami tiadakan demi menciptakan kompetisi adil. Masyarakat (pelamar, red) sebaiknya tidak terpengaruh dengan kuantitas pelamar yang telah mengisi formasi tertentu pada CPNS 2019," ujar Paryono.

Akibat hilangnya fitur "jumlah pelamar", beberapa hari belakangan BKN banyak menerima pertanyaan dan keluhan dari masyarakat mengenai tidak adanya fitur jumlah pelamar. Sebab, melalui fitur tersebut masyarakat bisa mengetahui data jumlah pelamar pada setiap formasi secara real time.

Meski begitu, Paryono menegaskan, tidak adanya fitur "jumlah pelamar" tidak mengurangi aspek transparansi tes CPNS 2019. Dia menjamin aspek transparansi tetap terjaga. Dengan adanya seleksi kompetensi dasar (SKD) menggunakan computer assisted test (CAT) pada tahap selanjutnya, juga menunjukkan pemerintah tetap berprinsip akuntabel. Data hasil tes dapat diketahui secara real time usai seleksi. "Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prinsip utama pelaksanaan seleksi CPNS 2019," pungkasnya. (han/ce/jpg)

Loading...

You Might Also Like