Rahmadi G Lentam (kanan) mengembalikan formulir pendaftaran calon ketua umum KONI Kalteng dan diterima Ketua Tim Penjaringan Hatir Sata Tarigan, Jumat (15/11). (EMANUEL/KALTENG POS)


PALANGKA RAYA - Rahmadi G Lentam akhirnya mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon Ketua Umum KONI Kalteng periode 2020-2024. Pengembalian berkas itu diterima tim penjaringan di Kantor KONI Kalteng, Jumat (15/11).

Saat mengembalikan berkas yang diterima Ketua Tim Penjaringan Hatir Sata Tarigan bersama tim, pria yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut sempat meneteskan air mata.

"Selama ini saya mengamati bagaimana mengelola olahraga. Karena KONI sebagai induk olahraga tertinggi, maka dari tubuh KONI perlu berbenah dan selanjutnya para anggota diminta untuk ikut berlari," kata Rahmadi kepada wartawan, kemarin.

Rahmadi mengaku sangat terharu. Karena sudah lama berpikir, antara ya atau tidak untuk mendaftar sebagai calon ketua umum KONI Kalteng. Akhirnya dia mencoba menjadikan hidupnya sepanjang diterima. Bagi dia, jabatan adalah amanah yang terbatas masa jabatannya. "Bagi saya pertemanan yang seumur hidup. Jabatan bisa menimbulkan fitnah, pertikaian dan juga persaingan," ungkapnya.

Rahmadi berharap ke depan anggota KONI sepakat menegakan aturan hukum, maka akan memiliki marwah. Kemandirian tidak berarti tidak bekerjasama, sehingga perlu transparansi dengan mempunyai website sendiri.

"Selain itu akuntabilitas dan melibatkan segenap stakeholder. Maka tim audit internal harus diberikan kepercayaan untuk mengawasi dana masuk dan keluar. Sehingga pengurus yang berwenang tidak berkehendak hatinya mengeluarkan uang," tegasnya.

Jika amanah dipercayakan kepada dirinya, setiap anggaran yang diajukan tidak akan langsung disetujui sebelum dilakukan audit dari tim audit sebelumnya.

Menurut Rahmadi, untuk fungsi koordinasi, KONI sebagai sporting sistem pemerintah dan membantu tugas-tugas pemerintah. Sangat tidak masuk akal jika KONI seolah berseberangan dengan pemerintah. Tetapi membantu menyusun program pemerintah dalam bidang olahraga.

Hukum olahraga tertinggi adalah kesejahteraan atlet sehingga mereka akan selalu berupaya meningkatkan prestasi. Sehingga birokrasi perlu dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik.

Supaya kandidat lain merasa nyaman, Rahmadi tidak menyampaikan jumlah dukungan kepada dirinya. Namun sesuai dengan persyaratan minimal 4 KONI, 14 cabor sudah terpenuhi. Selebihnya biarkan tim penjaringan yang melakukan evaluasi.

Dijelaskan Rahmadi bahwa pendanaan merupakan kewajiban pemerintah, karena sesuai dengan amanat UU. Karena kebutuhan KONI sebelumnya dengan saat ini berbeda, maka pasti akan selalu berkekurangan. "Dewan penyantun ke depan agar betul-betul mempunya uang, bukan asal nama. Itu sesuai amanat AD/ART dan ditetapkan melalui musorprov," tegasnya.

Sementara untuk PON 2020 mendatang merupakan kewenangan satlak yang sudah menggarap persiapan Pra-PON sejak awal. Namun KONI siap mengawal dan membangun fondasi dan akan melihat satu tahun ke depan ada prestasi atau tidak, baik lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Sementara Ketua Tim Penjaringan Hatir Sata Tarigan mengaku cukup bangga karena akhirnya ada calon yang mengembalikan berkas pendaftaran. "Karena sempat khawatir sebab jika tidak ada yang kembalikan berkas maka kami tim penjaringan dinilai gagal," ungkap pria yang juga ketua Pengprov Perkemi Kalteng tersebut.

Sesuai ketentuan, maka pengembalian berkas tersebut sebagai bukti keseriusan untuk maju berkompetisi dalam membangun olahraga. Seluruh niat baik akan selalu direstui oleh Yang Maha Kuasa. “Berkas tersebut mudah-mudahan cukup dan sesuai syarat untuk memajukan olahraga dan didukung oleh segenap patriot olahraga,” ungkapnya. (nue/ens)

Loading...

You Might Also Like