Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bersama Menteri LHK Siti Nurbaya. (Foto : MMC Kominfo for Kaltengpos.co)


PALANGKA RAYA - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melaksanakan rapat konsultasi penyelesaian masalah bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan Kementerian LHK. Pada pertemuan itu, Gubernur Kalteng bersama Kementerian LHK membahas beberapa permasalahan lingkungan dan kehutanan di Kalteng.

Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran yang hadir bersama Sekda Fahrizal Fitri dan Kepala Perangkat Daerah mengatakan, perlu adanya ruang kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, serta masih banyaknya fasilitas umum atau fasilitas sosial pemerintah yang berada dalam kawasan hutan.

"Kita meminta dukungan Pemerintah Pusat dalam perubahan tata ruang dan wilayah Provinsi Kalteng yang saat ini sedang dalam proses peninjauan kembali, sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan tersebut," ucap Gubernur Sugianto Sabran melalui rilis.

Menurutnya, kondisi itu menghambat proses investasi yang secara langsung berdampak pada penyediaan tenaga kerja. Sesuai dengan SK 529/2012 Jo 8108/2018 : areal budidaya non kehutanan hanya 20%, hal ini berdampak pada terhambatnya investasi dan berpengaruh pada penyediaan lapangan pekerjaan.

"Saat ini yang terjadi, masyarakat miskin yang memanfaatkan sumber daya alam kayu 1 s/d 3 kubik untuk keperluan rumah tangga misalnya untuk membangun tempat tinggal, harus berurusan dengan hukum", ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pernah berdiskusi dengan KPK, supaya hukum memang perlu ditegakkan. Namun juga harus menghadirkan rasa keadilan. Wamen LHK yang kebetulan orang Kalteng Alue Dohong, kedepan akan mengkaji dan menelaah kembali permohonan itu, sehingga memungkinkan adanya regulasi yang melindungi kebutuhan masyarakat yang bersifat keperluan rumah tangga.

Menteri LHK Siti Nurbaya menyambut baik saran Gubernur dan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sangat fokus dengan upaya penyediaan tenaga kerja dan mendatangkan investasi. "Pelepasan kawasan hutan diutamakan lahan yang ada masyarakatnya, misalnya masyarakat petani, dan sudah ada pemukiman, itu harus di dahulukan" pungkasnya. (arj/OL)

Loading...

You Might Also Like