Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terima DIPA secara langsung dari Presiden Joko Widodo didampingi Wapres KH Ma'ruf Amin dan Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Setpres)


PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menerima secara langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11). DIPA Kalteng tahun 2020 mengalami kenaikan hingga Rp 300 Miliar

"Pagi tadi Pak Gubernur Sugianto Sabran secara langsung menerima DIPA dari Presiden Pak Jokowi. DIPA Kalteng pada tahun 2020 sebesar Rp17,790 triliun. Artinya mengalami kenaikan sekitar Rp 300 M dibandingkan tahun 2019," kata Kepala Bappedalitbang Kalteng Yuren S Bahat, Kamis (14/11/2019).

Selain DIPA, juga dilaksanakan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Gubernur Kalteng bersama kepala daerah dari provinsi lainnya, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Alokasi anggaran keseluruhan yang Kalteng terima pada tahun 2020, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Rp 515 M lebih, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) Rp 988 M lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 10,5 T lebih.

Kemudian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) Rp 1,9 T lebih, Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAKN) Rp 1,8 T lebih, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 463 M lebih. Kemudian Dana Desa (DD) Rp 1,4 T lebih.

Selanjutnya terbagi kepada pemerintah provinsi serta masing-masing pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng, yakni Pemprov Kalteng Rp 3,335 T lebih, Barito Selatan Rp 935 M lebih, Barito Utara Rp 1,017 T lebih, Kapuas Rp 1,616 T lebih, Kotawaringin Barat Rp 1,194 T lebih. Selanjutnya Kotawaringin Timur Rp 1,366 T lebih, Palangka Raya Rp 950 M lebih, Katingan Rp 1,121 T lebih, Seruyan Rp 1,027 T, Sukamara Rp 636 M lebih, Lamandau Rp 775 M lebih, Gunung Mas Rp 970 M lebih, Pulang Pisau Rp 900 M lebih, Murung Raya Rp 1,122 T lebih serta Barito Timur Rp 820 M lebih.

Sementara itu dalam siaran pers yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI, presiden juga menyerahkan langsung secara simbolis DIPA kepada 12 kementerian atau lembaga yang memiliki nilai prioritas belanja pemerintah yang tinggi, serta memiliki peran strategis.

Dalam sambutannya, presiden menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran pemerintahan tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp 2.540,4 T.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian atau lembaga dan anggaran sebesar Rp856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Diharapkan anggaran tersebut, dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan, serta pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

"Saya ingin melihat ada perubahan cara bergerak kita, pola pikir atau sudut pandang kita. Pola-pola lama yang harus kita tinggalkan. Mulai secepat-cepatnya belanja, terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan," kata Jokowi. (arj/nto)

Loading...

You Might Also Like