ILUSTRASI/NET


PALANGKA RAYA-Memasuki bulan kedua proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan proyek sumur bor di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalteng tahun anggaran 2018, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya sudah mengantongi nama-nama yang bertanggung jawab. Dalam waktu dekat ini, korps Adhyaksa akan segera menyampaikan tersangka.

“Kami sudah memiliki nama-nama tersangka, tapi nanti pimpinan saja yang mengumumkannya. Kami nanti akan langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan,ujar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Palangka Raya Daud Zakaria, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, kemarin (14/11).

Pihak penyidik telah memanggil 90-an saksi untuk diminta keterangan. Kurang lebih ada 70 orang saksi yang kooperatif datang memenuhi panggilan tim penyidik. Dari saksi-saksi itulah, muncul nama-nama yang dinilai bertanggung jawab atas kasus proyek ini.

Daud juga menerangkan, para saksi yang sudah diperiksa antara lain dari pihak DLH Kalteng, Badan Restorasi Gambut (BRG), LPPM dari Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, MPA, termasuk lurah dan kepala desa di mana proyek tersebut dilaksanakan.

Selain itu, penyidik  juga memeriksa para kontraktor atau supplier mesin-mesin, peralatan, serta perlengkapan untuk pengadaan sumur bor.

“Kami perkirakan Desember nanti tim penyidik yang menangani perkara ini sudah dapat mengumumkan kepada masyarakat, siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan sumur bor,” bebernya.

Lebih lanjut dijelaskan Daud, pihaknya selaku penyidik perkara ini masih akan terus memanggil dan mengumpulkan keterangan dari saksi lainnya demi semakin memperjelas duduk perkara berkaitan proyek pengadaan sumur bor di DLH tersebut.

Sebab, semakin banyak keterangan saksi, pasti semakin baik lagi untuk memperjelas perkara ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kejari Palangka Raya sedang menangani penyedilikan terkait proyek pembangunan  infrastruktur pembasahan lahan gambut dan pembangunan sumur bor tahun anggaran 2018 oleh DLH Provinsi Kalteng. Berdasarkan keterangan, terdapat sekitar 10 ribu titik sumur bor yang dibangun oleh DLH Kalteng di seluruh Kalteng, yang diduga bermasalah.

Sebagai flashback, pada Jumat (20/9), Kantor DLH Kalteng, Kantor Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) atau Kantor BRG Kalteng, dan gudang di Kantor Kelurahan Bukit Tunggal digeledah tim penyidik Kejari Palangka Raya. Penggeledahan dipimpin langsung Kajari Zet Tadung Allo. Penggeledahan yang dilakukan Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi terkait dugaan sumur bor fiktif. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita cukup banyak barang bukti. Di antaranya, dokumen-dokumen, dua buah ponsel milik pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), serta peralatan dan kelengkapan sumur bor, seperti pompa air, slang, mesin pembuatan sumur bor, dan alat penyemprot. (*sja/ce/ram)

Loading...

You Might Also Like