Ilustrasi


PURUK CAHU-Penerimaan pendaftaran calon mahasiswa program bantuan biaya pendidikan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) ternyata 95 persen diisi oleh warga kurang mampu. Dari 1.250 orang yang dicari namun yang mendaftar hanya 800 orang. Itupun sudah diperpanjang hingga 26 Oktober lalu.

"Awalnya pendaftaran dibuka 13026 September 2019, namun ternyata hanya 300 pendaftar saja. Pendaftaran pun diperpanjang sampai 26 Oktober 2019 dan bertambah menjadi 800 peserta,” ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Pahala Budiawan didampingi Kabid Pendidikan Dasar Lampung, Rabu (6/11).

Dikatakannya, jumlah tersebut jauh dari yang diharapkan pemerintah sebanyak 1.250 orang. Padahal penerimaan ini dilakukan dengan melibatkan pihak kecamatan seperti Camat, Kades dan RT dan telah diumumkan melalui Radio Smura FM.

“Sehingga sesuai saran dari Bupati agar program tersebut dapat berjalan dengan melibatkan tenaga honorer yang masih belum sarjana baik yang kuliah di Universitas Terbuka (UT) maupun yang sedang kuliah. Dengan catatan bahwa semua warga Murung Raya,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, data calon mahasiswa yang masuk berjumlah 1.242 calon mahasiswa dengan waktu pendaftaran ditutup sesuai Perbup pada tanggal 26 Oktober lalu. “Sebab kalau diperpanjang, maka konsekuensinya adalah merubah Perbup yang ada serta nota kesepahaman penyaluran bantuan biaya pendidikan tersebut yang sudah ditandatangani bersama pihak Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, bupati menginginkan semua ini berjalan cepat sesuai prosedur, sebab penerimaan calon mahasiswa ini tidak dilakukan setiap tahun. Hanya berlaku pada tahun ini saja, karena Bupati ingin merealisasikan janji kampanye pasangan Perdie-Rejikinoor (PRO) pada pilkada tahun lalu.

"Dan pada akhir masa jabatan pasangan Perdie-Rejikinoor (PRO) pada tahun 2023 nanti peserta 1.242 yang dibantu biaya pendidikan ini ditargetkan lulus sarjana. Sebab bantuan biaya pendidikan ini merupakan bantuan hibah untuk biaya pendidikan," tegasnya.

Sebelumnya, program bantuan biaya pendidikan untuk calon mahasiswa ini mendapat sorotan yang dianggap salah sasaran, karena dinilai ada anak pejabat setingkat kepala dinas atau pun oknum pengusaha.

“Jika ada permasalahan atau kekurangan, maka masih bisa kita evaluasi. Dan menurut saya, program ini perlu diapresiasi sebab program ini merupakan satu-satunya yang diprogramkan oleh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bahkan sesuai UU Pendidikan yang mengalokasikan 20 persen, Pemkab Mura justru lebih dari nilai tersebut," pungkasnya. (her/uni)

Loading...

You Might Also Like