Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi


JAKARTA – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2020 masih terkatung-katung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut masih ada lima daerah yang belum rampung. Ada dua kendala yang mengganjal. Yakni soal anggaran dan konflik penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah.

Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan. Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan secara spesifik, untuk tiga daerah, yakni Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara), kemudian Solok dan Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat adalah soal anggaran.

“Untuk Kabupaten Tanah Datar dan Pangkajene Kepulauan bukan semata soal anggaran. Tetapi relasi atau komunikasi antara KPU dengan kepala daerahnya,” kata Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Hubungan penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah dikabarkan kurang baik. Hal ini dinilai sulit mencapai kesepakatan dan penandatanganan. Pramono mengatakan, pihaknya tengah mendorong agar pendanaan Pilkada selanjutnya didanai oleh APBN. Agar hal serupa tidak terjadi.

Jika pendanaan lewat APBN, tidak ada kekhawatiran keterlambatan anggaran. Seluruh tahapan Pilkada benar-benar bisa dilakukan secara serentak. Besaran honorarium panitia ad hoc juga bisa disesuaikan berdasarkan daerah. “Jadi nanti kita menerima usulan anggaran dari KPU kabupaten/kota untuk selanjutnya kita serahkan ke pemerintah. Tapi ini baru kita usulkan untuk masuk di UU Pilkada,” terangnya.

Ketua KPU RI Arief Budiman menjelaskan, komunikasi penyelenggara pemilu dengan pemda di dua daerah yakni Tanah Datar dan Pangkejene Kepulauan terkendala. Ada ketersinggungan antara pemda dengan penyelenggara pemilu.

Ia mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menjembatani. Bahkan, kedua kementerian tersebut telah menurunkan tim untuk meredakan tensi. Harapannya, permasalahan penandatanganan NPHD bisa segera rampung. Hanya saja belum ada update terakhir ke KPU. “Kami mengkhawatirkan jika tidak dipastikan akan terkendala dalam tahapan. Padahal, Januari 2020 sudah akan melaksanakan tahapan. Belum lagi sosialisasi,” jelas Arief.

Menurutnya, KPU telah membuat Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan pilkada. Salah satunya menetapkan pada 1 Oktober 2019 agar KPU provinsi dan kabupaten/kota sudah menandatangani NPHD bersama pemerintah daerah.

Ternyata, sampai deadline 1 Oktober 2019, masih ada beberapa daerah belum menandatangani NPDH. Sehingga digelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan daerah-daerah yang belum menyelesaikannya.

“Kalau tidak salah, tanggal 7 Oktober 2019 kami melakukan rakor. Kemudian kami memberikan deadline yang kedua agar NPHD bisa diselesaikan pada 14 Oktober 2019,” imbuhnya. Perkembangan hingga kemarin (5/11), KPU melakukan rapat dan mengkonfirmasi ternyata masih ada lima daerah yang belum menandatangani NPHD. (khf/fin/rh/kpc)

Loading...

You Might Also Like