Annysa Sovia Nurani


JEJAK perjalanan pergerakan mahasiswa untuk Bangsa Indonesia sangat mengesankan.Dari kacamata sejarah, membawa semangat dan idealismenya, mahasiswa sudah ikut turun tangan sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga puncaknya pada Reformasi.Menyaksikan perjuangan aksi massa (mahasiswa) di berbagai daerah baru-baru ini, membawa saya untuk menapak tilas memori ketika terjadi aksi mahasiswa sebagai representasi opini publik di berbagai daerah untuk menggulingkan rezim korup dan otoriter Orde Baru, yang kemudian melahirkan reformasi politik 1998. Kenyataan historis ini menjadi salah satu bukti bahwa mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam perjuangan nasional dan pembangunan bangsa.

Belakangan ini kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah cenderung tidak pro-rakyat.UU KPK dianggap sebagian besar publik telah mencederai kekuatan penegakan hukum korupsi KPK.Tak hanya itu, ada kebebasan hak sipil yang terpasung dan potensi otoriterianisme pemerintah di beberapa pasal RUU KUHP.Suatu kebijakan yang gagal dirumuskan dengan baik oleh pemerintah sudah pasti akan memicu gejolak reaksi masyarakat dan menjadi sasaran kemarahan publik, bahwa publik geram dengan perilaku elit legislator.

Tak lama setelah itu, penetapan pimpinan MPR – DPR – DPD dan pengumuman kabinet yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi semakin memperkuat dugaan atas adanya kecenderungan kekuasaan yang monolitik. Mengagetkan, Jokowi merangkul Prabowo yang selama ini menjadi rival politiknya menjadi Menteri Pertahanan. Jokowi menambahkan, Indonesia tidak lagi mengenal oposisi sebab demokrasi di Indonesia adalah demokrasi gotong royong.Maka, hal ini mencerminkan terjadinya penyempitan ruang terhadap kontrol kekuasaan melalui mekanisme pengawasan.Kecenderungan akan adanya “Orde Baru” yang lahir dengan wajah baru ini tentu sangat berbahaya dan mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Oposisi Alternatif

Demi merawat demokrasi agar tetap berjalan sehat, mengubur dalam otoritarianisme, maka kekuatan oposisi haruslah tetap ada, jangan menyusut apalagi tiada.Kekuatan oposisi diperlukan agar dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuatan Negara. Menilik fenomena yang terjadi saat ini yang ditandai dengan menyusutnya kekuatan oposisi, menyisakan PAN, Demokrat dan PKS yang apabila digabung jumlahnya pun masih kalah jauh dengan partai-partai koalisi, maka perlu dibangun dan dikembangkan kekuatan oposisi alternatif.

Mahasiswa adalah salah satu harapan bahwa kehadirannya sebagai kaum intelektual mampu menjadi salah satu kekuatan oposisi alternatif yang kritis dan konstruktif. Mahasiswa harus mampu berdaya guna untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.Mahasiswa harus menjadi penyambung lidah antara pemerintah dan rakyat.Lebih daripada itu, mahasiswa harus berani berdiri sebagai alat kontrol politik terhadap kekuasaan Negara.

Antara Indonesia dan Hongkong

Gelombang aksi demonstrasi baru-baru ini tidak saja terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di Negara yang tidak terlalu jauh dari Indonesia, yakni Hongkong.Peristiwa tersebut menjadi perhatian dunia Internasional.Keduanya memiliki kemiripan isu yakni penolakan terhadap produk legislatif di masing-masing Negara. Jika di Indonesia berhubungan dengan UU KPK, UU SDA, RUU KUHAP, RUU Pertanahan, dan lainnya maka di Hongkong yang menjadi pemicunya adalah RUU Ekstradisi.

The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 atau RUU Ekstradisi di Hongkong menuai polemik. Dalam RUU tersebut diatur bahwa pelanggar hukum akan dikirim ke Tiongkok untuk menjalani proses peradilan. Akan tetapi, masyarakat meyakini bahwa hukum di Tiongkok sangatlah buruk dan cenderung korup. Oleh karena itu, mereka menolak dengan alasan ketakutan akan adanya hukuman yang tidak sesuai yang diberikan bagi para pelanggar hukum. 
Melihat fenomena ini, terdapat hal-hal menarik jika memperbandingkan keduanya.Pertama, kita melihat bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Hongkong dan di Indonesia sama-sama berangkat dari penolakan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.Kedua, gerakan ini sama-sama melibatkan mahasiswa dan pelajar.Ketiga, demonstrasi ini kemudian sama-sama berujung pada bentrokan antara aparat keamanan dengan mereka yang berdemo.

Sementara itu, ada beberapa perbedaan mengenai gaya yang ditampilkan oleh para demonstran. Di Indonesia, mahasiswa datang berbondong-bondong menuju tempat yang sama diwarnai dengan tampilan almamater yang berbeda. Berbeda dengan itu, mahasiswa di Hongkong tampil senada dengan pakaian serba hitam, serta simbol-simbol lain yang sama. Kedua, dilihat dari persoalan waktu, demonstrasi di Indonesia pada akhirnya hanya berlangsung singkat dan terhenti.Sementara itu, demonstrasi di Hongkong terus berlanjut.Lamanya waktu demonstrasi di Hongkong menunjukkan kuatnya daya tahan politik oposisi jalanan di Hongkong.Daya tahan tersebut juga menegaskan kematangan basis peserta aksi dalam sebuah gerakan sosial melalui oposisi jalanan.

Meski demikian, keduanya sama-sama menyisakan cerita negatif akibat kerusuhan yang ditimbulkan antara mahasiswa dan aparat keamanan.Entah murni aksi mahasiswa atau ada kemungkinan gerakan penyusup alias provokator yang kemudian menyebabkan aksi ini berakhir dengan kerusuhan.Terlepas daripada itu, kesadaran kewargaan juga musti tetap jadi perhatian yang utama. Jangan sampai, ketiadaan kesadaran tersebut hanya akan menambah persoalan dan justru memperburuk kualitas demokrasi. Kematangan basis massa dan kuatnya kesadaran kewargaan merupakan prasyarat awal oposisi rakyat atau oposisi jalanan.

(Penulis Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Loading...

You Might Also Like