Ilustrasi. (foto: net)


SETELAH sempat tertunda selama satu setengah bulan, akhirnya regulasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk ponsel resmi diteken oleh tiga menteri yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di Jakarta, Jumat (18/10).

Dikeluarkannya aturan ini karena dianggap efektif untuk menekan peredaran ponsel Black Market (BM) alias ilegal. Regulasi mulai berlaku pada Februari 2020. Artinya bagi pengguna ponsel ilegal masih punya waktu untuk melakukan registrasi hingga bulan Februari 2020, karena bulan April 2020 secara otomatis ponsel ilegal tidak bisa digunakan.

Menteri Rudiantara mengatakan, bahwa IMEI mirip seperti STNK ponsel. Dengan demikian, aturan ini tidak berdampak pada jumlah pelanggan. “Sistem ini setelah 6 bulan kemungkinan ada. Aturan ini untuk mamastikan pendapatan pemerintah tidak terganggu dari ponsel. Potensi Rp 2 triliun,” ujar Rudiantara.

Kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, bahwa aturan ini tidak terlambat diluncurkan meski negara lain sudah menggunakan aturan yang sama. Aturan ini juga tidak melarang impor ponsel asalkan mengikuti peraturan yang berlaku.

“Kita enggak melarang impor asal mengikuti peraturan. Kita memberikan beberapa persyaratan untuk mendukung pelaksanaan STNK bisa berjalan dengan baik,” kata Enggar.

Sementara Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto menyebutkan alasan penundatang penandatangan aturan ini lantaran meski mengharmonisasi data yang ada. “Dividen kebijakan ini ada di Pak Heru (Dirjen Bea Cukai). Bagi kemenkeu akan lebih mudah untuk cek barang legal atau BM. Ini tidak akan menganggu pedagang,” ujar Airlangga.

Terpisah, Direktur Jederal Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengatakan, bagi yang suka membeli ponsel keluaran terbaru di luar negeri bakal dikenai pajak 17,5 persen. “Masyarakat yang membeli ponsel dari luar negeri akan dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai) 10 persen dan PPh (pajak penghasilan) 7,5 persen. Jadi lebih baik beli yang resmi, karena yang resmi buatan Indonesia,” ujar Heru.

Menurut Heru, pemberlakukan aturan IMEI bakal memberantas maraknya ponsel ilegal di Indonesia. “Langkah ini sangat efektif. Sebab setelah Februari 2020 ponsel ilegal tidak bisa menyala, sehingga tidak ada ponsel ilegal di Indonesia,” sambung dia lagi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengatakan, aturan ini akan menguntungkan pemerintah dari sisi pemasukan pendapatan negara yang lebih masif. Namun kerugiannya bersifat non materil yang tidak seidkit.

“Contohnya saja transfer teknologi jadi terhambat karena produk-produk terbaru dari produsen ponsel akan telat masuk ke dalam negeri. Selain itu kebijakan ini dinilai juga bisa menghambat kunjungan wisatawan luar karena handphone yang mereka gunakan sehari-hari tidak bisa digunakan di Indonesia. Ini kerugian tidak langsung,” ujar Huda kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (18/10).

Sekadar informasi, IMEI mirip identitas ponsel yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association (GSMA) yang terdiri dari 15 digit nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler.

Jika diberlakukan, aturan IMEI akan jadi dasar hukum operator telekomunikasi untuk melakukan pembatasan layanan telekomunikasi terhadap ponsel BM dengan nomor IMEI tidak terdaftar di Kemenperin. Bila aturan berlaku ponsel BM hanya akan bisa digunakan buat foto saja, tidak bisa sebagai alat komunikasi. (din/fin/kpc)

1 2

Editor :
Reporter :

You Might Also Like