Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Lohing Simon


PALANGKA RAYA - Ketua Komisi II DPRD Kalteng yang membidangi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Lohing Simon menegaskan bahwa investor yang melakukan investasi di Kalteng wajib penuhi hak masyarakat.

“Kalau aturan mengisyaratkan kepada masyarakat 20 persen maka kita akan mendukung itu. Bagaimana pun investor harus melaksanakan. Itu yang akan kami dorong tetap dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya kepada Kalteng Pos, beberapa waktu lalu.

Pihaknya selaku wakil rakyat juga sangat berharap setelah di tempatkan dikomisi II yang memang merupakan mitra bidang tersebut, maka akan dikaji dan melihat ke depan untuk dapat memperjuangkan hak masyarakat Kalteng.

Intinya akan terus mendorong agar pihak perusahaan untuk melaksanakan plasma, karena apapun bentuknya yang berkaitan dengan hak masyarakat maka perlu didorong dan diperjuangkan. “Jangan sampai ada perusahaan atau investor yang tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada masyarakat yang ada,” tegas politikus PDIP tersebut.

Terkait persoalan plasma dan lain-lain di Kalteng, dari perkebunan sudah membuat perhitungan hingga 11-12 persen. Sehingga harapan pihaknya tidak keluar dari aturan yang ada. Sementara untuk kerjasama yang telah dilakukan investor yang melakukan investasi di Kalteng dengan pemerintah, dirinya menerangkan tidak ingin terlalu jauh melihat dan menilai hal tersebut.

“Kami sudah melakukan pembantukan komisi II dan dipercaya menjadi ketua Komisi. Rencana kedepan kami sudah sepakat sambil menunggu jadwal yang disusun oleh bada musyawarah,” bebernya.

Walaupun belum ada suatu konsep. Tetapi tentunya mitra komisi II adalah bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan, pertanian, pertambangan dan lain-lain yang perlu diperjuangkan.

“Kegiatan komisi II tetap masih menunggu jadwal dari badan musyawarah. Selanjutnya akan membuat konsep kedepan apa yang menjad itugas kedepan,” tutup Lohingnya. (nue/ari/ctk/nto)

Loading...

You Might Also Like