Wali Kota Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Hj Umi Mastikah saat menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019/2020 di DPRD Palangka Raya, kemarin (15/10).( HMS UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA - Wali Kota Fairid Naparin melalui Wakil Wali Kota Palangka Raya Hj Umi Mastikah menyampaikan, Pemko Palangka Raya berusaha semaksimal mungkin demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pihaknya, bekerja keras melalui Perangkat Daerah (PD) yang ada, memprogramkan dan melaksanakan program pembangunan sesuai visi misi untuk kemajuan, kesejahteraan dan kerukunan masyarakat Kota Cantik. Pun juga mencari solusi atas persoalan kekinian yang terjadi. Hal ini ia sampaikan saat menyampaikan Pidato Pengantar Wali Kota Palangka Raya tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Palangka Raya Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Rapat Paripurna ke-11, Masa Sidang I, Tahun Sidang 2019/2020 di DPRD Palangka Raya, kemarin (15/10).

Menurut dia, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang diajukan pemko, secara riil untuk meningkatkan ekonomi daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan, untuk besaran RAPBD ini yakni Pendapatan Rp1,15 triliun, Belanja Rp1,17 triliun dan Pembiayaan Netto Rp22,1 miliar. “Pendapatan daerah Palangka Raya pada APBD TA 2020 sebesar Rp1,15 triliun atau 0,60 persen naik dibandingkan dari target TA 2019,” katanya.

Dilanjutkan mantan anggota DPRD Palangka Raya ini, RAPBD ini juga disusun berdasarkan klasifikasi bidang urusan pemerintahan daerah yang berpedoman dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. “Klasifikasi bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola berdasarkan kewenangan Kota Palangka Raya terbagi ke dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6 PD, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebanyak 10 PD, Urusan Pilihan sebanyak 4 PD dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 6 PD beserta besaran," ucapnya.

Umi melanjutkan, pagu indikatif belanja yang dialokasikan pada masing-masing urusan dan masing-masing PD disusun berdasarkan tingkat kebutuhan di masing-masing PD sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Untuk urusan wajib pelayanan dasar, terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, PUPR, perkim, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan juga urusan sosial. Sementara, untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari tenaga kerja, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan capil, pemberdayaan masyarakat desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, dan lainnya. Ada juga urusan pilihan, serta urusan pemerintahan fungsi penunjang.

“Dari alokasi anggaran tersebut, Pemko Palangka Raya telah berupaya dan bekerja keras dengan sungguh- sungguh, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pada bidang-bidang kewenangan, yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya.

Kebijakan penyediaan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang dianggap prioritas ini, tambah Umi, tentunya tetap memperhatikan juga program dan kegiatan dekonsentrasi yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020. “Sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah tetap bersinergi untuk mencapai hasil yang optimal,” pungkasnya. (*ahm/*pra/ami/iha/CTK)

Loading...

You Might Also Like