Ketua PWNU Kalteng HM Wahyudie F Dirun (kanan) dan Ketua Lakpesdam NU Kalteng, M Rozikin


PALANGKA RAYA - Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kalteng ingin Bumi Tambun Bungai Bumi Pancasila tetap kondusif dan tidak ada muncul radikalisme di tengah kehidupan bermasyarakat. Begitu juga jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Ketua PWNU Kalteng HM Wahyudie F Dirun mengatakan, NU mengharapkan agar di provinsi ini tidak ada pihak-pihak yang menggunakan topeng agama dan memaksakan tafsir kebenaran tunggal versi golongannya, yang pada muaranya justru ingin menggeser ideologi negara.

"Tidak boleh lagi ada tafsir lain bentuk negara ini, misalnya seperti yang didengungkan kelompok pro-khilafah yang sudah dilarang beberapa waktu lalu. Mari kita jaga kondusifitas Kalteng, jaga toleransi, tolak radikalisme, memaksakan kehendak yang berujung bisa memecah persatuan dan kerukunan," ucap Wahyudie, Selasa (15/10/2019).

Dia juga setuju dengab upaya serius dan konkret, baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, untuk melakukan program deradikalisasi di berbagai lini, termasuk di kalangan PNS. Ini karena banyaknya ditemukan radikalisme yang menyebar massif.

"Maka program deradikalisasi harus secara massif pula. Radikalisme mengatasnamakan agama juga kita lihat di generasi muda kita, di kampus-kampus dan lainnya," ujarnya.

Ditegaskannya, saat ini muncul  sekelompok orang yang selalu bersuara mempertanyakan kembali dan meragukan Pancasila serta NKRI. Narasi yang dibangun, menilai bahwa sistem bernegara yang digunakan di Indonesia buruk atau tidak cocok.

"Dan ini begitu massif dilakukan, terutama jelang polarisasi kubu Pilpres 2019 yang sampai sekarang masih berlanjut," tegasnya.

Disinyalir ada bibit radikalisme yang mendompleng atau menumpang, dan terus bergerilya baik dunia nyata maupun maya (Medsos). Dan ini rupanya ada indikasi diarahkan untuk "tidak terima" dengan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

"Bagi kami di NU, Pancasila sudah final, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk negara majemuk ini sudah pas. Indonesia sudah berdiskusi lama tentang ini, sejak perumusan Pancasila dialog itu sudah ada,” tukasnya.

Sementara itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU Kalteng mendorong untuk semua pihak melakukan deradikalisasi lebih konkret lagi. "Harus digelorakan lagi, harus lebih disemangatkan lagi oleh instansi terkait terutamanya Kementerian Agama sebagai motor, begitu juga di Pemda. Sudah tidak dipungkiri lagi para PNS di lembaga negara dan fungsional kampus pun terpapar. Mari ini kita jadikan keprihatinan bersama,” kata Ketua Lakpesdam NU Kalteng, M Rozikin.

Diakuinya, fenomena memaksakan kehendak untuk berupaya mengganti sistem demokrasi faktanya ada dan massif. Radikalisme juga kian banyak ditemukan. "Karena itu kami menyarankan program deradikalisasi harus secara massif pula dilakukan," pungkasnya. (arj/nto)

Loading...

You Might Also Like