I Made Kamiana


KEMARAU yang panjang memang merupakan waktu yang buruk dan berdampak buruk bagi beberapa kepentingan di satu sisi. Tetapi, di lain sisi merupakan waktu yang baik untuk membenahi drainase perkotaan agar pada musim hujan tidak memunculkan dampak buruk dalam versi yang tentunya berkebalikan dengan dampak buruk musim kemarau.

Kiranya hal ini sudah sangat disadari oleh para pemegang kebijakan sehingga program, kegiatan dan pekerjaan drainase perkotaan secara terus menerus dilakukan.

Namun demikian, patut pula disadari dan disegarkan pemahaman kita bersama bahwa drainase perkotaan itu adalah suatu sistem. Oleh karenanya, dan apabila ditinjau dari aspek fisik, perbaikan kapasitas pengaliran jaringan saluran dan bangunan pelengkap drainase kiranya akan memberi hasil lebih optimal apabila disertai dengan perbaikan pengelolaan yang membebaninya: debit.

Sebagai Sistem

Drainase perkotaan yang ada di lapangan, pada umumnya bersifat multi fungsi. Drainase perkotaan yang demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Wesli (2008), fungsinya tidak hanya mengalirkan debit yang berasal dari limpasan air hujan tetapi juga debit yang berasal dari sumber-sumber lain seperti air limbah dari kawasan permukiman, perkantoran, perniagaan, bahkan mungkin juga air limbah dari kawasan perindustrian.

Memperhatikan hasil-hasil penelitian mengenai debit dan kapasitas pengaliran drainase perkotaan, salah satu contohnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Elma Yulius (2018), maka dapat dilihat bahwa debit drainase perkotaan cendrung meningkat. Dalam Suripin (2004) dan Bayu Wicaksono, dkk (2018) dijelaskan beberapa faktor pendorong peningkatan debit drainase perkotaan, antara lain intensitas hujan yang tinggi, perubahan tutupan lahan yang tak terekendali, dan aktivitas di semua sektor meningkat.

Sementara itu, disisi lain, kapasitas pengaliran drainase perkotaan yang telah dibangun di lapangan tidak mungkin langgeng, pasti mengalami perubahan. Perubahannya itu cendrung mengarah pada penurunan kapasitas pengaliran. Memperhatikan lebih lanjut hasil penelitian Bayu Wicaksono, dkk (2018), Elma Yulius (2018), dan juga hasil-hasil penelitian lainnya, maka dapat dikatakan bahwa sampah, sedimen, dan semak belukar adalah beberapa faktor yang berperan dalam penurunan kapasitas pengaliran.

Selain karena beberapa faktor yang diuraikan sebelumnya, penurunan kapasitas pengaliran juga dapat disebabkan oleh penyempitan saluran drainase. Penyempitan ini bisa juga disebabkan oleh adanya bangunan-bangunan yang tidak tertata dengan baik. Sebagai contoh kasus dapat dilihat dalam berita di Kompas.com (26/11/2016), dengan judul “Banjir di Malang akibat Saluran Drainase Menyempit”. Dalam berita ini dikatakan bahwa penyempitan saluran drainase terjadi karena ada bangunan-bangunan yang mengokupasi saluran drainase sehingga menyebabkan banjir. Barangkali kasus yang sama juga ada di kota-kota lain namun tidak tereskpose dalam media pemberitaan.

Ketika faktor-faktor penyebab peningkatan debit drainase dan faktor-faktor penyebab penurunan kapasitas pengaliran drainase tidak dikendalikan, terlebih-lebih apabila hal itu berlangsung lama, maka peluang kejadian banjir akan semakin meningkat atau intensitas banjir akan semakin meningkat.

Fungsi drainase perkotaan dalam paradigma baru seperti dijelaskan dalam Suripin (2004) adalah untuk menampung, meresapkan, dan mengalirkan debit secara aman atau tanpa menimbulkan banjir hingga mencapai badan air terakhir. Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Suripin (2004) bahwa drainase perkotaan adalah infrastruktur yang berbentuk sistem. Apabila ditinjau berdasarkan pendekatan komponen seperti dijelaskan dalam Jogiyanto (2005), sistem adalah sekumpulan sub-sub sistem atau komponen-komponen sistem yang saling berhubungan membentuk kesatuan tertentu.

Mengacu pada pengertian sistem berdasarkan pendekatan komponen, maka komponen-komponen sistem pada sistem drainase dapat dilustrasikan sebagai berikut. Limpasan air hujan dan debit dari berbagai sumber sebagai komponen masukan, jaringan saluran beserta bangunan pengatur lainnya sebagai komponen proses, tampungan, resapan, dan aliran sebagai komponen luaran. Dengan memandang drainase sebagai sekumpulan komponen yang terintegrasi atau yang juga disebut sistem, maka kegiatan perbaikan yang diperlukan agar drainase perkotaan tetap berkinerja optimal adalah kegiatan yang berbasis pada permasalahan komponen-komponen sistem dan berorientasi pada sistem secara utuh.

Di setiap tempat, permasalahan komponen sistem drainase perkotaan belum tentu sama sehingga kegiatan yang diperlukan dalam perbaikannya belum tentu sama untuk setiap tempat. Mungkin saja di suatu tempat, hanya perlu kegiatan untuk perbaikan pada komponen masukan atau hanya untuk perbaikan komponen proses, dan di tempat lain mungkin dibutuhkan kegiatan untuk perbaikan dua komponen sekaligus.

Kapasitas Pengaliran

Hingga saat ini, kegiatan yang jamak dilakukan dalam perbaikan sistem drainase perkotaan adalah pada komponen proses, yakni kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas pengaliran, terutama pengaliran secara horisontal.

Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan saluran drainase maupun gorong-gorong. Di antara berbagai kegiatan yang telah disebutkan tadi, apabila dilihat secara sekilas dari intensitas kegiatan di lapangan, sepertinya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan menempati urutan terkecil. Barangkali hal ini karena keterbatasan anggaran, sementara itu anggaran harus lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan peningkatan dan pembangunan saluran drainase maupun gorong-gorong baru.

Intensitas kegiatan pemeliharaan drainase yang relatif kecil akibat keterbatasan anggaran, tentu membawa konsekwensi kurang baik bagi upaya mempertahankan kapasitas pengaliran pada saluran-saluran drainase maupun gorong-gorong yang sudah dibangun.

Debit Drainase

Upaya-upaya yang mesti dilakukan agar frekwensi banjir dapat dikurangi bahkan kalau bisa dihilangkan, tidak cukup hanya berfokus pada upaya perbaikan kapasitas pengaliran, harus juga diimbangi dengan upaya-upaya perbaikan pada komponen masukan.

Upaya ini, hingga saat sekarang, tampaknya masih perlu ditingkatkan secara terus menerus, termasuk dari segi implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ada. Misalnya, implementasi: Permen LH Nomor 08 tahun 2010 Tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan, Permen PU Nomor 11/PRT/M/2014 Tentang Pengelolaan Air Hujan Pada Bangunan Gedung dan Persilnya, dan Permen PU Nomor 12/PRT/M/2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Dalam upaya konservasi air khususnya di kawasan bangunan gedung maka perlu dilakukan penerapan sistem pemanfaatan air hujan seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat b butir 2 dalam Permen LH Nomor 08 tahun 2010. Jenis sistem pemanfaatan air hujan yang digunakan tentu harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan persyaratan yang berlaku. Seperti dijelaskan dalam Permen PU Nomor 11/PRT/M/2014 pasal 14 ayat 2, beberapa sistem pemanfaatan air hujan yang dapat diterapkan pada suatu kawasan bangunan gedung, antara lain: sarana penampungan air hujan, sarana retensi, dan sarana detensi. Dengan adanya sarana-sarana pemanfaatan air hujan ini, sebagaimana dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Merry Yelza, dkk (2010), Andiri Rahardian dan Imam Buchori (2016), dan hasil-hasil penelitian lainnya, air hujan yang melimpas ke saluran drainase perkotaan dapat diperkecil.

Hal itu mungkin saja karena efek dari sebagian air hujan ada yang diresapkan, ada yang ditampung, dan ada pula yang diparkir sementara di persil bangunan gedung kemudian dilepas secara bertahap setelah elevasi muka air di saluran drainase perkotaan mulai menurun.

Cara memperkecil debit drainase perkotaan dengan cara mengelola terlebih dahulu air hujan yang jatuh di kawasan atau di persil bangunan gedung, efektivitasnya akan bertambah besar apabila dilakukan secara simultan. Hal ini tentu membutuhkan pihak yang memiliki otoritas pengelolaan bangunan gedung berskala kawasan dan dukungan komitmen dari pihak-pihak pemilik bangunan gedung maupun penyelenggara aktivitas di dalam bangunan gedung.

Barangkali karena alasan itulah maka ditegaskan dalam Permen PU Nomor 12/PRT/M/2014 pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 3, bahwa dalam pemeliharaan sistem drainase, termasuk dalam upaya memperkecil debit drainase, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga menjadi tanggung jawab pihak swasta dan masyarakat. Sebagai bentuk peran dan tanggung jawab itu, pihak swasta dan masyarakat seharusnya juga ikut serta melakukan pembuatan sistem pemanfaatan air hujan, baik secara individual ataupun komunal sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan persyaratan atau disesuaikan dengan perkembangan teknologi pemanfaatan air hujan.

Penutup

Sebagai salah satu infrastruktur sebuah kota, sekali lagi, drainase merupakan suatu sistem, sehingga upaya untuk menjaga kinerjanya agar tetap optimal tidak boleh terjebak hanya pada perbaikan satu komponen, harus dilihat akar permasalahannya, dan solusinya dapat dilakukan secara bertahap namun terintegrasi sebagai suatu sistem. Kebijakan-kebijakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem drainase sudah ada.

Terlepas dari apakah kebiajakan-kebijakan itu sudah memadai atau belum, kiranya hal yang menjadi sangat penting sekarang adalah bagaimana implemementasi dari kebijakan-kebijakan itu, termasuk implementasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan memperkecil debit drainase yang bersumber dari limpasan air hujan maupun dari sumber-sumber lainnya. (*)

(Penulis adalah Pengajar Jurusan Teknik Sipil Universitas Palangka Raya)

Loading...

You Might Also Like