Ilustrasi. (foto: net)


DRAF Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diselesaikan. Pemerintah yang diwakili oleh Menkumham dan DPR sepakat Undang-Undang itu akan disahkan pada rapat paripurna akhir September 2019.

Namun dari beberapa pasal yang direvisi muncul sejumlah polemik. Salah satunya yang dianggap berbahaya adalah Pasal 218 ayat 1. Isinya: Setiap orang di muka umum yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV atau sebesar Rp 200 juta.

Sementara Pasal 219 menyebut, setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang dianggap menyerang kehormatan dan martabat presiden dan wakil presiden di depan publik terancam hukuman paling lama empat tahun enam bulan atau denda paling banyak kategori IV, yakni maksimal Rp150 juta.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pasal penghinaan presiden pernah dihapus oleh Mahakamah Konstitusi (MK) pada 2006 silam. Namun saat ini kenapa dihidupkan lagi.

“Harusnya pasal-pasal yang menurut MK melanggar tidak bisa dihidupkan lagi melalui undang-undang yang baru,” ujar Feri Amsari kepada wartawan, Kamis (19/9).

(Baca juga: Awas! Penghina Presiden Bakal Dipenjara 3 Tahun, Penyebar Hinaan 4,5 Tahun)

Oleh sebab itu Feri menilai adanya, pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini akan rentan ‘memberangus’ kebebasan berdemokrasi. Sebab, nantinya masyarakat yang mengritik kepala negara, maka bisa terkena ancaman hukuman pidana.

“Pasal ini sangat mungkin membuat masyarakat dan presidennya saling berhadap-hadpaan. Jadi DPR tidak mencoba-coba memasukkanya lagi,” tuturnya.

Feri juga menuturkan, pasal 218 dan 219 di KUHP hasil revisian itu dianggap karet dan berbahaya bagi kebebasan berdemokrasi yang sudah dibangun lama di Indonesia ini.

“Media yang coba melakukan kritik terhadap pemerintah pun bukan tidak mungkin akan menjadi korban dari pasal kontroversial ini,” paparnya. (JPC/KPC)

Loading...

You Might Also Like