Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Kini MK mulai menggelar sidang uji materi UU Pilkada. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)


Upaya merevisi UU Pilkada lewat jalur Mahkamah Konstitusi dimulai kemarin (17/9). Bawaslu kabupaten/kota mengajukan uji materi terhadap beberapa pasal. Khususnya menyangkut status hukum kelembagaan pengawas pemilu di level kabupaten/kota yang berbeda antara pemilu dan pilkada.

Sidang kemarin dipimpin tiga hakim panel konstitusi. Masing-masing Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul. Sementara dari pemohon, yang hadir adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan dan Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari. Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar yang ikut menjadi pemohon tidak hadir.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum pemohon Veri Junaidi menyampaikan bahwa para pemohon telah berstatus anggota Bawaslu permanen dengan masa jabatan lima tahun. ”Tetapi, berdasar Undang-Undang Pilkada, posisinya bukan lagi sebagai anggota Bawaslu, melainkan panwaslu kabupaten/kota,” terangnya.

Dengan menjadi panwaslu, statusnya pun menjadi ad hoc. Selain itu, jumlah anggotanya menjadi tiga orang. Padahal, saat ini sudah banyak Bawaslu kabupaten/kota yang anggotanya lima orang.

Karena itu, Veri meminta kepada majelis untuk mengabulkan permohonan dengan menyatakan frasa panwas kabupaten/kota di UU Pilkada konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai Bawaslu kabupaten/kota. Frasa masing-masing beranggota tiga orang juga dianggap konstitusional bila dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu yang diatur dalam UU Pemilu.

Menanggapi permohonan tersebut, hakim panel konstitusi I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa memang ada persoalan harmonisasi antara kedua UU. Meski, tidak dijelaskan apakah pilkada itu sama dengan pemilu. ”Karena secara sosiologis memang lembaga yang sama melaksanakan dua jenis kegiatan ini, pilkada dan pemilu,” terangnya.

Dia meminta pemohon tidak asal menggunakan istilah konstitusional bersyarat. Seharusnya bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. ’’Sepanjang dimaknai begini,’’ lanjutnya. Dia juga mempertanyakan perihal pembentukan panwas sebulan sebelum tahapan pemilihan yang tidak masuk ke dalam tuntutan.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin berharap banyak atas uji materi tersebut. ’’Harapan kami itu menjadi jalan tengah menentukan siapa entitas panwaslu kabupaten/kota saat kami sudah punya Bawaslu yang permanen,’’ terangnya saat ditemui di Bawaslu kemarin.

Dalam waktu dekat, lanjut Afif, ada lagi gugatan uji materi UU Pilkada yang diajukan masyarakat sipil. ’’Harapan kami, kami (Bawaslu, Red) menjadi pihak terkait,’’ tambahnya.(jpg)

 

Loading...

You Might Also Like