Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga kiri) dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (ketiga kanan) berfoto bersama pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri (tengah), Nurul Ghufron (kedua kanan), Nawawi Pomolango (kedua kiri), Alexander Marwata (kanan), dan Lili Pintauli Siregar (kiri). DPR mengesahkan pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 pada rapat paripurna pengesahan pimpinan KPK terpilih Senin (16/9/2019). (Dery Ridwansah/JawaPos.com )


Lima pimpinan KPK pilihan Komisi III DPR hadir dalam rapat paripurna kemarin (16/9). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat memperkenalkan satu per satu pimpinan lembaga antirasuah periode 2019–2023 itu.

Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Kemarin DPR mengesahkan lima pimpinan baru KPK yang terpilih melalui fit and proper test itu. ”Kami minta pimpinan ini bekerja secara profesional, kredibel, dan tidak menyerahkan mandat di tengah jalan,” papar Fahri Hamzah. Ketua Komisi III Azis Syamsuddin berharap pimpinan baru KPK bisa bekerja secara profesional dan kredibel. Sebab, tantangan ke depan semakin berat.

Anggota komisi III Arsul Sani menyatakan, saat ini terjadi kegaduhan di gedung KPK. Dia meminta Firli menyikapi kondisi tersebut secara bijaksana. Legislator asal dapil Jawa Tengah itu meminta pimpinan baru KPK konsisten menjalankan tugas selama lima tahun mendatang. ”Jangan sampai di tengah jalan menyerahkan mandat,” sindir Arsul.

Anggota Badan Legislasi DPR Hendrawan Supratikno mengungkapkan, nama-nama komisioner KPK yang sudah disahkan akan dikirim ke Presiden Joko Widodo. Terkait dengan pelantikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Yang jelas, komisioner KPK yang sekarang akan mengakhiri masa jabatan pada Desember nanti.

”Mengundurkan diri ada, meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi iya. Tapi, yang namanya mengembalikan mandat itu nggak ada,” ujarnya di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Karena itu, mantan wali kota Solo tersebut berharap para pemimpin KPK bersikap bijaksana. ”KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi, bijaklah kita dalam bernegara,” imbuhnya. Terkait revisi UU KPK yang menjadi kegelisahan para pemimpin KPK, Jokowi menyebut prosesnya masih berlangsung. Dia mengajak publik untuk mengawasi.

Lantas, kapan bertemu pimpinan KPK? Jokowi menyatakan, pihaknya terbuka untuk berkomunikasi. Hanya, belum ada kecocokan waktu. ”Akan diatur waktunya.”(jpg)

 

Loading...

You Might Also Like