Fadel Muhammad saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu (Fisca Tanjung/JawaPos.com)


Kursi pimpinan MPR telah sepakat bertambah menjadi sepuluh orang. Nantinya sembilan fraksi partai politik dan satu perwakilan DPD akan menduduki jabatan strategis tersebut.

Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, ‎Anggota DPD terpilih, Fadel Muhammad tergiur untuk bisa berada di posisi pimpinan MPR periode 2019-2024. Dia pun memutuskan berjuang maju sebagai pimpinan MPR.

‎Fadel mengatakan, salah satu komitmennya adalah memperkuat DPD. Sebab DPR dan DPD sebagai unsur dari MPR perlu mengambil langkah untuk menjaga kesatuan dan persatuan dalam bingkai NKRI. Hal itu guna mengeliminasi gerakan radikal yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dan memerangi masalah korupsi terutama di daerah.

“Misalnya memberikan porsi peran serta DPD dalam transfer dana ke daerah,” ujar Fadel kepada wartawan, Jakarta, Selasa (17/9).

‎Mantan Gubernur Gorontalo menambahkan, DPD memiliki peran penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, para senator wajib mempelajari undang-undang yang berhubungan dengan daerah, seperti Perda.

Selain itu, Fadel berujar DPD perlu diberikan satu tugas yang berhubungan dengan investasi di daerah. Langkah itu menurut dia pernah dilakukan Ginandjar Kartasasmita ketika menjadi Ketua DPD RI, Pemda dipanggil dan dibuat penghargaan.

“Saat ini tidak ada sama sekali, DPD sudah seperti lumpuh, perlu penguatan. Apakah melalui perubahan UU dan kalau tidak bisa melalui perubahan UU maka dilakukan amandemen,” katanya.

‎Sebelumnya, Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya menyepakati adanya revisi terhadap UU Nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) terkait penambahan pimpinan MPR.

Mendagri, Tjahjo Kumolo menyetujui adanya penambahan pimpinan MPR dari yang semula berjumlah delapan ditambah menjadi dua. Dengan demikian pimpinan MPR berjumlah sepuluh orang. Revisi UU MD3 ini akan terus dibahas.

“Alasan pemerintah jelas bahwa penambahan dua pimpinan itu semata-mata ingin menunjukkan bahwa MPR itu lembaga pemusyawaratan,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/9).

Dengan bertambahnya pimpinan MPR ini, Tjahjo berharap lembaga tersebut bisa semakin efektif dan membangun ketatanegaraan. ‎

Adapun awak media mendapatkan draf tentang Revisi UU MD3 mengenai penambahan posisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang.

Pada pasal 15 UU MD3 berbunyi, pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR.

Diketahui, usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan supaya ada penambahan sepuluh pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen.‎(jpg)

Loading...

You Might Also Like