SIGIT WIDODO


PALANGKA RAYA-Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya dalam sepekan terakhir kian parah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Cantik. Ditambah masyarakat begitu mengeluhkan kondisi asap yang ternyata sudah masuk dalam kategori sangat berbahaya bagi kesehatan.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya Sigit Widodo menilai, pemerintah harus segera mengambil tindakan cepat dalam mengatasi karhutla dan kabut asap ini. Baik itu untuk saat ini, maupun untuk dimasa yang akan datang. Salah satu tugas pokok dan fungsi lembaga DPRD adalah fungsi legislasi, untuk merumuskan kebijakan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat luas.

Untuk karhutla ini, harus ada peraturan daerah (Perda) yang mengaturnya. “Agar tak terjadi berulangulang kali tanpa berkesudahan setiap tahunnya dimusim kemarau. Saya siap perjuangkan hal itu agar bisa menjadi perda inisiatif DPRD,” tegas Sigit, Minggu (15/9).

Menurut Sigit, agar adanya efek jera bagi oknum yang melanggar perda tersebut, dalam peraturan yang akan diusulkannya nanti adalah lahan baik yang terbakar maupun di bakar di kawasan kota setempat untuk tidak diterbitkannya izin garap dan izin membangun selama 20 tahun.

Selain itu, tambahnya, pajak tanah dinaikkan sebesar 200 persen selama 5 tahun, sebagai salah satu bentuk kompensasi kepada masyarakat yang telah dipaksa menghirup racun dari asap karhutla ini.

“Ini sangat penting, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dari para pemilik lahan yang ada. Sebab tak menutup kemungkinan, lahan-lahan di Palangka Raya yang terbakar ini, 1 atau 2 tahun mendatang pasti dibangun menjadi wilayah perumahan, ruko dan sebagainya,” jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam hal ini Wali Kota Fairid Naparin dan Wakil Wali Kota Umi Mastikah agar kota Palangka Raya memiliki peraturan yang benar-benar mampu menghentikan karhutla serta kabut asap yang kerap melanda kota dimusim kemarau setiap tahunnya.

“Pemerintah harus mampu berkomitmen mengatasi karhutla serta kabu asap ini. Tak hanya untuk saat ini, namun hingga bertahun-tahun yang akan datang. Selain tindak nyata di lapangan, kita memerlukan payung hukum yang menjadi dasar utama kita untuk bersama-sama mencegah bencana ini agar tak terulang kembali,” tutup Sigit. (ari)

Loading...

You Might Also Like