Nelly


DALAM beberapa bulan terakhir bencana kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan dinyatakan sudah masuk kategori darurat karena mengganggu kehidupan masyarakat, kabut asap ini terjadinya akibat kebakaran lahan dan hutan. Ada sebanyak enam provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan yaitu, Riau dengan 201 titik api, Jambi 84 titik api, Sumatera Selatan 126 titik, Kalimantan Barat 660 titik, Kalimantan Tengah 482 titik dan Kalimantan Selatan 46 titik, bahkan

telah menyebar  hingga ke Perbatasan Malaysia". Di Sumatera, kabut asap menyelimuti 80 persen wilayahnya. Paling tidak sebanyak 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan.(Kompas, 07 /09/2019). Banyak kalangan menilai upaya dari pemerintah dalam mengatasi kabut asap ini terkesan belum maksimal dan kurang serius dalam menanggulanginya mengingat bencana ini merupakan bencana tahunan yang pada setiap musim kemarau akan terjadi artinya pemerintah gagal untuk mengantisipasinya. Seharusnya  bencana ini dapat diminimalisir sekecil mungkin, namun berbeda dengan kenyataan apa yang terjadi saat ini bencana asap sudah sangat merugikan dan menyengsarakan masyarakat.

Dampak Kabut Asap

Tidak bisa dipungkiri dampak dari kabut asap yang meluas ini merupakan sebuah bencana bagi kehidupan manusia diantaranya adalah :

Berdampak buruk terhadap kesehatan

Menurut Prof. dr Tjandra Yoga Aditama Direktur P2PL Kemenkes RI mengatakan, kabut asap dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan, Kabut asap menyebabkan banyak penyakit diantaranya iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan juga infeksi, memperburuk asma, seperti bronkitis kronik, kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi.

Berdampak pada berpengaruhnya aspek perekonomian masyarakat

Bencana kabut asap juga mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat akibat dari tidak lancarnya distribusi barang dan jasa ini dipengaruhi oleh terganggunya transportasi baik transportasi darat, laut dan udara, untuk transportasi udara misalnya tertundanya penerbangan akibat jarak pandang yang berkisar 250-300 meter, di beberapa bandara yang padat penerbangan, banyak jadwal penerbangan mengalami keterlambatan penerbangan dipastikan ini akan membuat kerugian besar bagi maskapai penerbangan belum lagi kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bepergian antar kota dan juga  keterlambatan distribusi kebutuhan masyarakat yang berdampak di beberapa komoditas akan mengalami kenaikan dan lain sebagainya.

Terganggunya proses belajar-mengajar di sekolah

Begitu pekatnya asap dan semakin membahayakan kesehatan masyarakat di beberapa daerah pemerintah dalam hal ini adalah Diknas mengambil kebijakan untuk meliburkan siswa. Tentu ini akan merugikan bagi anak didik karena tidak mendapatkan pembelajaran secara penuh.

Kerusakan Ekosistem dan Hayati

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan dipastikan berdampak buruk pada terganggunya kehidupan ekosistem khususnya terhadap lingkungan biologis seperti: Terhadap flora dan fauna, Terhadap keanekaragaman hayati, Terhadap mikroorganisme, Terhadap organisme dalam tanah

Jika kabut asap ini tidak ditanggulangi dengan serius tentu akan menjadi sebuah malapetaka yang lebih besar lagi.

Solusi Bencana Kabut Asap

Jika di telaah lebih jauh persoalan kabut asap yang terjadi saat ini bukanlah hal yang baru, tetapi sudah menjadi “agenda” tahunan, disaat musim kemarau panjang tiba bencana kebakaran sangat rawan akan terjadi, terlebih di beberapa daerah yang memiliki geografis lahan bergambut, dimana sifat lahan gambut pada saat kering  sangat mudah terbakar dan apabila sudah terjadi kebakaran akan sulit untuk dipadamkan, api di lahan gambut merambat di bawah permukaan. Untuk wilayah Kalimantan tengah, dari hasil studi Puslitanak (2005), bahwa luas lahan gambut di Kalimantan Tengah mencapai 3.01 juta ha atau 52.2% dari seluruh luasan gambut di Kalimantan sehingga rawan dengan bencana kebakaran.

Apabila ditelaah kembali bencana kabut asap tidak sama dengan bencana alam pada umumnya yang murni merupakan bencana yang datangnya dari fenomena faktor alam  misalnya gempa bumi, gunung meletus dll, namun bencana kabut asap merupakan bencana akibat ulah manusia sebagaimana yang dituliskan dalam alquran surah ar-Rum : 41 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar sehingga seharusnya penanganan dari bencana kabut asap ini lebih di titik beratkan pada pencegahan bukan kepada penanggulangan ketika sudah terjadi kebakaran.

Namun jika sudah terjadi kebakaran yang meluas sebagai mana saat ini tentunya tetap harus mendapat penanganan dengan serius dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki khususnya pemerintah sebagai pemegang tugas mengurusi masyarakat agar terlepas dari bahaya yang menyerang masyarakat akibat kabut asap ini.

Untuk itu maka seharusnya ada langkah-langkah strategis dan sistematis dari pemerintah jika memang ingin serius menanggulangi bencana asap ini agar tidak terus berlanjut dan tidak terulang lagi yaitu diantaranya :

Pembentukan Sistem informasi dan penanggulangan terpadu

Pemerintah perlu mempersiapkan adanya sistem jaringan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat apabila masyarakat menemukan terjadinya bencana kebakaran dapat langsung diinformasikan dan segara dapat ditangani dengan membentuk adanya sebuah lembaga dengan satu garis komando dan sinergitas di antara kementerian terkait baik Kementerian Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, sampai pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan menggunakan menajemen  yang baik untuk menempatkan posko-posko tanggap bencana pada titik-titik rawan kebakaran baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten lembaga ini bisa saja digalakkan pada musim-musim rawan kebakaran sehingga penanganan api pada saat kondisi kecil bisa langsung ditangani

Penegakan hukum

Pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pembakaran hutan dan lahan baik perseorang maupun korporasi yang bertanggung jawab atas wilayah konsesinya serta memberikan hukuman yang keras sehingga menimbulkan efek jera

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Pemerintah harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar bahaya dari pembakaran lahan dan hutan serta antisipasi penanganan dan pencegahannya juga pentingnya memelihara kelestarian dan eksistensi hutan, baik manfaat ekonomi maupun konservasi. Pembukaan lahan atau penyiapan lahan pertanian dengan cara membakar lahan harus dilakukan dengan teknis yang benar sehingga dapat dijaga, diatur, dan dikelola secara efektif supaya tidak merusak ekosistem.

Mengembalikan pengelolaan lahan dalam sekala besar dan hutan kepada negara

Akibat diberikannya pengelolaan hutan dan lahan dalam sekala besar kepada pihak swasta mengakibatkan eksploitasi tidak terkontrol dengan baik dan benar, perusahaan swasta berlomba-lomba untuk mencari keuntungan dengan dalih untuk mengurangi biaya pembukaan lahan, maka dengan mudahnya membakar lahan dan hutan.

Jikalau saja pengelolaan ini dilakukan oleh Negara tentu aktivitas pembakaran lahan dan hutan tentu tidak terjadi, sehingga pengelolaan hutan dan lahan ini sudah selayaknya dikembalikan kepada Negara dan juga hasilnya dikembalikan kepada rakyat tidak seperti saat ini hasil kekayaan hutan lebih banyak dinikmati oleh pihak pengelola yaitu swasta maupun asing.

Sejalan dengan ini maka perlu penanggulangan dan solusi yang sistematis sampai ke akar masalahnya. Maka perlu untuk kembali pada solusi yang benar yang bersumber pada Ilahi yaitu sistem aturan Islam, dimana Islam sebagai agama yang memiliki solusi tuntas dalam masalah pengelolaan hutan dan lahan.

Dalam Islam, hutan termasuk dalam kepemilikan umum, bukan kepemilikan individu atau Negara. Ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi SAW:’Kaum muslimin berserikat serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud). Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh Negara saja bukan swasta terlebih asing, pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan oleh Negara sedangkan urusan administratif oleh pemerintah daerah, Negara memasukan segala bentuk hasil hutan ke kas Negara dan didistribusikan dananya untuk kemaslahatan umat, Negara wajib melakukan pengawasan terhadap hutan dan pengelolaannya, Negara wajib menjaga dan mencegah segala bentuk kerusakan pada hutan, Negara wajib melakukan sanksi yang tegas kepada siapa saja yang melakukan pengrusakan, pembalakan, pembakaran, penebangan hutan. Inilah Islam, memiliki aturan untuk seluruh kehidupan, saatnya kita kembali dan meninggalkan sistem aturan yang ada saat ini.

Wallahu’alam bi shawab. (***)

(Penulis adalah Pemerhati masalah sosial masyarakat, Alumni IAIN PalangkaRaya)

You Might Also Like