Petugas saat menutup tulisan KPK di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Penutupan tulisan KPK dengan kain hitam yang dilakukan sejak Minggu (8/9/2019) itu merupakan bagian dari aksi simbolik jajaran pimpinan hingga pegawai KPK atas rencana revisi Undang-undang KPK. (Miftahulhayat/Jawa Pos)


Seleksi calon pimpinan (capim) KPK memasuki babak akhir. Hari ini dan besok (11-12/9), sepuluh capim akan mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di hadapan para anggota Komisi III DPR.

Selain itu, DPR memberikan tambahan syarat. Yakni, para capim diminta menandatangani dokumen kontrak politik. Salah satu isinya, pimpinan KPK wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang KPK hasil revisi.

“Karena pimpinan (KPK, Red) kan dilantik setelah undang-undang direvisi,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (10/9).

Menurut dia, kontrak politik itu merupakan seruan moral kepada pimpinan KPK untuk mematuhi UU. Sebagai lembaga superbodi, ucap dia, KPK harus berjalan sesuai dengan arahan UU, terutama UU KPK hasil revisi. Mulai penyadapan, penggeledahan, hingga penangkapan. “Jangan seperti sekarang, seenaknya langgar aturan. Taat dong dengan undang-undang,” tegasnya.

DPR membantah langkah tersebut dianggap upaya memperlemah KPK. Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin menyampaikan, kontrak politik tersebut merupakan bagian dari kesepakatan di internal komisi III. Dia menyatakan, hal itu adalah bagian dari penegakan integritas anggota KPK. Dia juga menjamin proses tersebut tidak akan mengganggu independensi KPK. “Itu maksudnya agar KPK menjalankan UU. Tidak lebih dari itu,” ujar politikus Golkar tersebut.

Bagaimana jika ada capim yang menolak bertanda tangan? Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menambahkan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada para capim. Dia menyampaikan bahwa DPR tidak akan memaksa. ’’Kami hanya minta kejujuran. Tidak akan menjadikan itu sebagai faktor dominan dalam uji kepatutan dan kelayakan,’’ paparnya.

Sekretaris jenderal (Sekjen) PPP itu mengungkapkan, pihaknya akan mengutamakan tiga hal dalam penilaian. Yaitu, integritas, kompetensi, dan leadership.

Sebagaimana diberitakan, fit and proper test diagendakan berlangsung hari ini dan besok (11-12/9). Mekanismenya, satu orang capim akan dipanel secara bergantian oleh seluruh anggota dewan. DPR berjanji semua proses berlangsung terbuka. Dengan begitu, publik bisa ikut menilai kecakapan serta kapabilitas para capim.

Sementara itu, dukungan untuk KPK tidak hanya disampaikan kalangan akademisi dan masyarakat sipil, tapi juga lembaga-lembaga keumatan. Di antaranya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Paritas Institute, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

Secara umum, perwakilan lembaga keumatan itu mendesak presiden untuk tidak mendukung pelemahan KPK yang dilakukan secara sistematis sebagaimana yang terjadi sekarang. Mereka juga mewanti-wanti presiden untuk tidak menyetujui revisi UU KPK inisiatif DPR. Setidaknya, itu bisa dilakukan Jokowi dengan tidak mengirim surat presiden (supres) ke DPR.

Mereka juga mengajak masyarakat menyuarakan serta menghadang pelemahan pemberantasan korupsi. Ajakan itu bukan tanpa alasan. Sebab, korupsi adalah akar kemiskinan yang merenggut hak-hak warga masyarakat secara umum. ’’Pernyataan sikap dan desakan ini kami landaskan di atas nilai-nilai keagamaan yang kami yakini,’’ kata Pendeta Hendry Lokra dari PGI.

Di sisi lain, ada pula kelompok masyarakat yang mendukung revisi UU KPK. Misalnya, yang disuarakan massa yang menamai diri mereka Civil Society Movement (CSM). Dukungan terhadap revisi UU KPK itu disuarakan CSM di depan gedung KPK bersamaan dengan pernyataan sikap perwakilan lembaga keumatan di lobi gedung.

Dalam orasinya, kelompok CSM yang mayoritas mengenakan pakaian serbaputih kombinasi merah menyebut revisi UU KPK dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan KPK. Revisi UU itu tidak ditujukan untuk melemahkan KPK.

“Justru revisi UU KPK ini sangat penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK,” ujar salah seorang orator CSM.

Wapres Setuju KPK Punya SP3

Di bagian lain, sikap pemerintah terhadap revisi UU KPK mulai tampak. Isyarat persetujuan terhadap langkah DPR muncul kemarin (10/9) dalam pernyataan Wapres Jusuf Kalla (JK). JK memang tidak secara eksplisit menyatakan setuju. Dia memilih untuk menyebut tidak semua isi draf RUU KPK bakal disetujui pemerintah.

Saat ditemui di kantor Wapres kemarin, JK menyebutkan, saat ini pemerintah menyiapkan daftar isian masalah (DIM) terkait dengan draf yang diajukan DPR. Dia menyatakan, hanya beberapa hal yang disetujui pemerintah. Tidak seluruh isi draf disetujui. ’’Seperti katakanlah, dalam penuntutan, harus koordinasi dengan jaksa agung. Nggak perlu itu,’’ terangnya.

Kemudian, perubahan mekanisme pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurut JK, hal itu juga tidak perlu diubah. Lebih baik tetap berjalan seperti yang selama ini dilakukan KPK.

Demikian pula pembatasan sumber penyelidik KPK. JK menyampaikan sikap pemerintah bahwa rekrutmen penyelidik di KPK akan tetap seperti sekarang.

Meski demikian, dalam beberapa hal lain, JK mengisyaratkan bahwa pemerintah setuju. Misalnya, keberadaan dewan pengawas, mekanisme penyadapan, hingga persoalan operasi tangkap tangan dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Apakah itu berarti pemerintah setuju dengan revisi UU KPK?

JK enggan menjawab lugas. ’’Secara prinsip perlu perbaikan-perbaikan,’’ lanjutnya. Disinggung mengenai kehati-hatian KPK dalam menetapkan tersangka berdasar dua alat bukti, JK langsung menyergah. ’’Lha, Lino (R.J. Lino) lima tahun (tersangka), mana buktinya?’’ ucap mantan Menko Kesra itu.

Sekadar diketahui, R.J. Lino adalah mantan Dirut PT Pelindo II. Pada pertengahan Desember 2015, Lino ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane di perusahaan tersebut.

Setelah penetapan tersangka itu, para pemegang saham memutuskan untuk memberhentikan Lino dari jabatannya. Beberapa kali Lino diperiksa, baik sebagai tersangka maupun saksi. Namun, hingga kini kasus tersebut tak kunjung masuk ke pengadilan. Lino tetap berstatus tersangka selama hampir empat tahun. Meski sempat dipertanyakan, KPK berupaya meyakinkan bahwa kasus Lino segera beres.

JK melanjutkan, tidak boleh seseorang ditersangkakan lebih dahulu, baru alat bukti dilengkapi. Itu akan menghabisi seluruh kehidupannya. Dengan adanya wewenang SP3, kekeliruan yang terjadi bisa dipulihkan. Dalam kasus Lino, misalnya, selama lima tahun kasusnya menggantung. Mau dilepas tidak ada ruang, tetapi di sisi lain bukti yang ada belum cukup untuk menuntutnya. Padahal, kata JK, Lino sudah kehilangan segalanya.

Dia menuturkan, ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki untuk memperkuat KPK. Keberadaan dewan pengawas, misalnya, jangan langsung dianggap merugikan. Kerja presiden pun diawasi, yakni oleh DPR. Karena itu, bisa saja keberadaan dewan pengawas malah akan meningkatkan kinerja KPK. Misalnya, pengawasan terhadap penyadapan.

Prinsipnya, tutur JK, pemerintah setuju bahwa sistem penyadapan KPK tetap seperti yang berjalan selama ini. Hanya, perlu pengawasan dan audit agar tidak merusak privasi orang. Dia membandingkannya dengan penyadapan di luar Indonesia yang begitu rumit karena harus ada izin pengadilan. Izin penyadapan ke pengadilan tidak akan diterapkan di Indonesia, tetapi tetap perlu audit. (mar/tyo/byu/lum/c5/oni)

 

You Might Also Like