Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYA–Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI menargetkan Tahun 2019 Indonesia bebas prostitusi, hal ini juga diterapkan di Kalteng. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan program pemerintah ini dapat memberantas prostitusi di seluruh Kalteng. Harus dipastikan tunasusila atau pekerja seks komersial (PSK) ini tidak kembali lagi ke Kalteng.

Diungkapkan, meski ini menjadi program Pemerintah Pusat tetapi yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab penutupan lokalisasi untuk mewujudkan bebas prostitusi adalah kabupaten/kota masing-masing. Saat ini, beberapa kabupaten seperti di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kabupaten Katingan sudah penutupan lokalisasi.

“Untuk Kota Palangka Raya masih proses, tetapi yang pasti tahun ini sudah harus selesai,” ungkapnya kepada media, belum lama ini.

Dijelaskannya, salah satu tujuan program pemerintah ini untuk memberantas penyakit sosial termasuk di Kalteng. Untuk itu, perlu penanganan serius agar tahun ini target Pemerintah Pusat terwujud dan tunasusila tidak kembali lagi ke Bumi Tambun Bungai ini.

“Mengantisipasi kembalinya mereka (tuna susila, red), maka pemerintah daerah harus fokus dan mencatat secara rinci agar tidak kembali lagi,” pungkasnya. (abw/ila/ctk/nto)

You Might Also Like