Anggota DPRD Kota Palangka Raya mengikuti rapat paripura dengan agenda penutupan masa sidang ke II tahun 2019, belum lama ini. (HUMAS PEMKO UNTUK KALTENG POS)


PALANGKA RAYA-Walaupun kabut asap kian pekat menyelimuti Kota Palangka Raya beberapa hari ini, dan sudah menganggu aktivitas proses pembelajaran di sekolah, sampai terganggunya penerbangan tak membuat Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menaikan status siaga menjad tanggap darurat.

Oleh karenanya kalangan dewan menilai harusnya tanpa menunggu status tersebut harus ada kebijakan yang diambil sebagai penanganan pada masa karhutla seperti sekarang ini, terutama di dunia pendidikan. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Noorkhalis Ridha.

“Ya tanpa harus menunggu kenaikan status adanya kebijakan yang diambil terutama untuk peserta didik anak-anak yang masih PAUD, TK, dan juga SD,” ujarnya, baru-baru ini.

Ridha mengatakan, yang diperlukan masyarakat saat ini adalah action dari pemerintah dalam penanggulangan karhutla yang berkaitan dengan masyarakat banyak, selain pendidikan segi kesehatan harus jadi perhatian penuh.

“Karena dampak asap inikan sangat berbahaya bagi kita semua, apalagi anak-anak yang sangat jelas berpotensi besar berpengaruh pada kesehatan mereka,” terangnya.

Menurut Politikus Partai PAN ini, berbicara tentang status karhutla juga bukan kewenangan penuh dari pemerintah saja, namun ada lembaga seperti BNPB yang lebih tahu apa saja kategori atau standar penentuan status tersebut.

“Balik lagi pada kewenangannnya untuk karhutla ini, hanya saja kebijakan penanggulangan ini harus betul-betul direspon cepat oleh pemerintah, agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah pada kondisi sekarang ini,” pungkas Ridha. (ari)

You Might Also Like