Asisten I Sekda Pulang Pisau Susilo I Tamin menyerahkan bantuan peralatan pengolahan karet senilai Rp140 juta untuk Desa Gandang Kecamatan Maliku, Senin (9/9)


PULANG PISAU–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulang Pisau menggelar rapat koordinasi teknis pemerintah desa/kelurahan dan peningkatan kapasitas aparatur desa/kelurahan se Kabupaten Pulang Pisau. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Bappedalitbang Pulang Pisau, Senin (9/9) pagi dibuka Asisten I Sekda Pulang Pisau, Susilo I Tamin.

Susilo mengungkapkan, pertemuan itu merupakan wadah silaturahmi antarpemerintah daerah dengan pemerintah desa, serta mengkoordinasikan segala strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun desa.

“Selain itu, untuk mendiskusikan segala permasalahan yang dialami pemerintah desa dalam mewujudkan visi dan misi bupati Pulang Pisau 2018-2023 dalam kepemimpinan kedua sebagai periode emas. Kami ingin mewujudkan masyarakat kabupaten Pulang Pisau yang inovatif, maju, berkeadilan dan sejahtera,” kata Susilo menyampaikan sambutan bupati.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun desa, Susilo mengaku Pemkab Pulang Pisau telah menjalankan berbagai kebijakan dan startegi. Di antaranya, memperhatikan kesejahteraan aparatur desa.

“Hal tersebut dibuktikan dengan nilai penghasilan tetap dan tunjangan badan permusyawaratan desa Kabupaten Pulang Pisau tertinggi di Kalteng dan berada di atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Harapan kami, nilai yang tinggi tersebut sejalan dengan perbaikan kinerja aparatur desa dan badan permusyawaratan desa,” ungkapnya.

Dalam menjalankan tugas, ada istilah hak dan kewajiban. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu memastikan pemenuhan hak dari kepala desa setelah melakukan kewajibannya. Untuk memenuhi hak dari kepala desa tersebut, berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (c) dalam melaksanakan tugas, kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

“Dari tiga hak tersebut yang akan kami pastikan pemenuhannya yaitu jaminan kesehatan.  Saya berharap di tahun 2020 seluruh aparatur desa dan badan permusyawatan desa sudah terdaftar dan mendapat jaminan kesehatan,” tandasnya. (art/ila/ctk/nto)

You Might Also Like