Ilustrasi. (foto: net)


PALANGKA RAYA – Sekda Kalteng Fahrizal melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriatun meminta pemerintah kabupaten/kota bisa memasukan data riil ke Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN), yang dikelola oleh Kementerian RI, dengan benar.

Pasalnya aplikasi ini merupakan instrumen penting dalam memberikan masukan arahan kebijakan pembangunan dari pusat ke daerah. SDDKN digunakan untuk menganalisa dan membantu pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah pusat.

“Tujuan SDDKN ini adalah untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas serta menggambarkan kondisi pembangunan yang ada di lapangan (daerah). Juga dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada pimpinan, mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) SDDKN di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, belum lama ini.

Diungkapkannya Endang, data yang harus dimasukan ke SDDKN mencakup data umum pembangunan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, politik hukum dan keamanan, industri dan perdagangan, lembaga keuangan, koperasi usaha dan investasi, sumber daya alam, sosial budaya serta insidensial.

“Data-data tersebut akan diolah dan diproses didalam aplikasi SDDKN dan menjadi pasokan data dari beberapa daerah-daerah se-Indonesia,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pengelola SDDKN di tingkat kabupaten/kota serta lingkup Pemprov Kalteng diminta mampu mengolah data dan memasukan data ke SDDKN agar menjadi satu rumusan kebijakan.

“Tentu harus sesuai dengan data pembangunan yang telah dilaksanakan. Juga harapannya tidak memasukkan data mentah ke SDDKN, tetapi harus data yang dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada daerah dalam upaya percepatan pembangunan,” pungkasnya. (abw/uni/ctk/nto)

You Might Also Like