Tantawi Jauhari (Tengah).


PALANGKA RAYA-DPRD Kota Palangka Raya bersama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, telah melakukan rapat pembahasan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan tahun 2019. Hasil pembahasan diperoleh pagu anggaran dalam bentuk prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan dari seluruh 39 perangkat daerah (PD).

Dengan belanja tidak langsung (BTL) PD sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp657 miliar lebih dan setelah perubahan menjadi Rp619 miliar lebih sehingga ada pengurangan sebesar Rp38 miliar lebih. Sedangkan untuk belanja langsung (BL) semua PD sebelum perubahan anggaran adalah sebesar Rp519 miliar lebih dan setelah perubahan menjadi Rp605 miliar lebih yang berarti ada penambahan sebesar Rp86 miliar lebih.

Juru bicara tim anggaran DPRD Kota Palangka Raya Tantawi Jauhari mengatakan, pihaknya memberikan sejumlah rekomendasi atas APBD perubahan tersebut, terutama dalam bidang perizinan, dimana salah satunya adalah agar seluruh perizinan dan non perizinan dikelola terpusat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya.

“Mengusulkan agar ada dana tambahan untuk DPMPTSP, yang terdiri atas biaya perjalanan dinas bagi Sekretariat sebesar Rp274 juta, kemudian bagi bidang perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal sebesar Rp100 juta, serta bidang perizinan dan non perizinan sebesar Rp100 juta,” bebernya.(ari) 

You Might Also Like