Ahmad Syar’i


UNDANG-Undang nomor 10 tahun 2016 terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota menyebutkan; pasal 201 ayat (6) pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota hasil pemilihan 2015 dilaksanakan pada September 2010, ayat (7) gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan 2020 menjabat sampai 2024, dan ayat (8) pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada November 2024.

Merujuk pasal 201 ayat (6), (7) dan (8) di atas, pemilihan gubernur dan wakil gubenur Kalteng akan dilaksanakan September 2020, dengan masa jabatan hanya sampai 2024 atau 4 tahun, tentu saja hari dan tanggalnya akan ditentukan KPU RI.

Rekrutmen dan pencalonan gubernur dan wakil gubenur kalteng, selain melalui dan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dapat pula melalui perseorangan yang sering disebut calon independen. Untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubenur Kalteng melalui jalur perseorangan, salah satu syaratnya harus memperoleh dukungan penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam DPT pemilu atau pilkada sebelumnya/terakhir secara langsung sebanyak 8.5 persen ( pasal 41 ayat (1) huruf b UU nomor 10 tahun 2016) dari jumlah penduduk Kalteng. Jika penduduk Kalteng saat ini 2.7 juta jiwa, maka pasangan calon perseorangan tersebut harus mendapat dukungan sekurangan-kurangya 229.500 orang/suara sah, tentu saja setelah diverifikasi dan ditetapkan KPU Kalteng.

Sebagai warga Kalteng, tentu kita menginginkan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkualitas. Khusus pasangan calon perseorangan, kualitasnya antara lain ditentukan dari prosedur dan proses dukungan yang diberikan atau diperoleh dari masyarakat serta komitmen dan konsistensi KPU dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Untuk itulah, penduduk/masyarakat Kalteng, jajaran Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya harus berkomitmen dan memberikan perhatian khusus agar kemungkinan manipulasi dan elegalisasi dalam prosedur dan proses memberikan/memperoleh dukungan tidak terjadi/dapat dihindari.

Di antara prosedur dan proses yang dilakukan, pasangan calon dan/atau tim meminta tanda tangan atau jempol penduduk yang bersedia mendukung pada formulir dukungan yang sudah mereka siapkan, disertai pemberian/penyerahan fotocopy bukti identitas diri yang sah misalnya KTP elektronik. Alternatif lain, pasangan calon dan/atau tim meminta fotocopy bukti indentitas diri penduduk (seperti KTP-El) yang bersedia mendukung, lalu menyelin/menulis atau mengetiknya di formulir dukungan, untuk selanjutnya meminta kepada penduduk yang mendukung membubuhkan tanda tangan atau jempolnya.

Kemungkinan yang dapat terjadi, bukti identitas diri penduduk seperti KTP-El diperoleh dengan cara elegal, tidak atas persetujuan pemilik, diperoleh di tempat, institusi atau dari orang tertentu yang memiliki kumpulan/koleksi KTP-El, lalu ditulis di formulir dukungan, sementara tanda tangan atau jempol pemilik KTP-El tidak jelas cara memperolehnya. Bila terjadi pemalsuan tanda tangan/jempol atau peristiwa ilegal dalam proses dukungan tersebut, di samping termasuk peristiwa pidana yang dapat dituntut, pemilik tanda tangan/jempol sekaligus pemilik bukti identitas diri dapat membatalkannya ketika petugas KPU melakukan verifikasi factual (lapangan) dengan menemui mereka.

Dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual (lapangan) terhadap dukungan calon perseorangan guna memastikan bahwa dukungan tersebut betul-betul diberikan oleh penduduk dan sah yang menjadi kewenangan dan tugas KPU Kalteng dengan jajarannya, semestinya dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi, konsisten dan bertanggungjawab. Ketika verifikasi factual/lapangan, seharusnya  Bawaslu Provinsi dengan jajarannya termasuk Pengawas Kecamatan dan Pengawas Lapangan (PPL/pengawas tingkat kelurahan/desa) melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik, jujur dan bertanggungjawab, karena kemungkinan adanya main mata, negosiasi, manipulasi dan elegalisasi khususnya tingkat lapangan bisa saja terjadi.

Pangawas kecamatan dan PPL harus menjamin dan memastikan, petugas verifikasi KPU betul-betul bertemu dan memverifikasi kepada penduduk yang tanda tangan atau jempolnya tertera dalam formulir dukungan. Bagi penduduk yang merasa tidak/belum pernah memberikan bukti identitas dirinya seperti KTP-E atau belum pernah menanda-tangani atau menjempolnya pada formulir dukungan, harus mau dan berani menyatakan tidak mendukung atau tidak pernah memberikan dukungan dalam formulir yang sudah disiapkan petugas verifikasi factual.

Sebenarnya, pencalonan gubernur dan wakil gubenur kalteng melalui jalur perseorangan / independen, memiliki keunggulan dan kelebihan. Pasangan calon bersangkutan memiliki kesempatan lebih awal meminta dukungan penduduk. Jika dukungan yang diperoleh dalam pencalonan betul-betul nyata dan dapat dipertahankan, itu merupakan “tabungan awal” perolehan suara ketika pemungutan. (*)

(Penulis adalah Dosen IAIN Palangka Raya, mantan Ketua KPU Kalteng 2013-2018)

Loading...

You Might Also Like