Sekda Kalteng Fahrizal Fitri


PALANGKA RAYA - Beberapa perusahaan kurang percaya, jika pengelolaan sumbangan pihak ketiga (SPK) tidak terbentur hukum. Hal itu, membuat SPK didrop dari dari Anggatan Pendapatan Daerah Perubahan (APBDP) Kalteng 2019.

Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah mengatakan, didropnya SPK dari struktur APBD tersebut, setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian beberapa waktu lalu. Kementerian meminta agar target pendapatan yang ditetapkan Pemprov Kalteng ditinjau ulang.

“Sesuai hasil kunjungan kami ke Dirjen Keuangan Kemendagri terkait SPK, asumsinya terlalu jauh. Dengan begitu SPK ini kami drop dari struktur APBDP,” ucapnya.

Sementara itu, Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menegaskan, potensi SPK dari perusahaan perkebunan, pertambangan dan kehutanan di provinsi ini sangat tinggi. Namun, sejumlah perusahaan masih kurang percaya terhadap sumbangan pihak ketiga tersebut tidak akan bermasalah hukum dikemudian hari.

"Beberapa perusahaan kurang percaya jika SPK yang dikelola Pemprov Kalteng ini nantinya menimbulkan maslah hukum. Jadi mereka khawatir ada kasus hukum dikemudian hari terkait SKP tersebut," ujarnya.

Menyikapi ketidakpercayaan tersebut, Pemprov Kalteng pun berencana menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tetsebut bertujuan meminta Kemendagri memberikan penegasan bahwa pungutan SPK tidak akan dipermasalahkan penegak hukum, khususnya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Kami ingin ada penegasan bahwa sumbangan pihak ketiga itu bukan termasuk pungli. Apalagi Saber Pungli kan pernah datang ke Kalteng untuk memeriksa sumbangan pihak ketiga,” pungkasnya. (arj/OL)

You Might Also Like