Kivlan Zen


JAKARTA – Mantan Kas Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dipastikan akan mendapat bantuan hukum dari Mabes TNI. Kepastian tersebut setelah Markas Besar TNI menyatakan akan membentuk tim bantuan hukum yang akan bekerja sama dengan tim penasehat hukum Kivlan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Sisriadi mengatakan pembentukan tim bantuan hukum untuk Kivlan Zen berdasarkan tindak lanjut dari Tim Penasehat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen. Tim kuasa hukum Kivlan telah mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu.

“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” katanya, Senin (22/7).

Sisriadi menjelaskan setelah berkoordinasi dengan menteri-menteri bidang Polhukam, pihaknya tidak dapat memberikan permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan.

“Namun, permohonan bantuan hukum akan diberikan,” katanya.

Menurutnya, bantuan hukum itu merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk purnawirawan. Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018.

Sisriadi menambahkan bantuan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

“Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” jelasnya.

Permohonan penangguhan penahanan untuk Kivlan juga dilayangkan ke Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta mengatakan pihaknya meminta Menhan memberikan jaminan penangguhan penahanan. Terlebih kliennya juga merupakan seorang veteran perang.

“Mengingat Bapak (Menhan Ryamizard) juga pernah sebagai Pangkostrad, dan sebagai Menhan. Maka adalah suatu perbuatan baik memberikan penjaminan ini,” kata Tonin di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Menurutnya, Menhan Ryamizard layak memberikan jaminan atas jasa Kivlan kepada negara dalam peperangan di Papua pada tahun 1973, Timor Timur di tahun 1985, serta pembebasan sandera WNI di Filipina tahun 2017.

Tak hanya itu, permohonan ini, menurut Tonin, dilakukan layaknya langkah dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, yang bersedia menjadi penjamin terhadap Mayjen TNI (Purn) Soenarko yang juga berstatus tersangka dalam kasus yang nyaris serupa dengan Kivlan.

“Kenapa Pak Luhut aja memberikan jaminan kepada yang lain, kenapa Pak Ryamizard Ryacudu, mantan Pangkostrad, yang pernah satu institusi (tidak melakukan hal yang sama)?” ujar Tonin.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri belum akan mengabulkan surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang menjadi tersangka kasus hoaks, makar dan kepemilikan senjata api ilegal.

Alasan penyidik adalah karena Kivlan tidak kooperatif saat diperiksa penyidik terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, tahap pemberkasan sudah hampir selesai dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal. (gw/fin/kpc)

You Might Also Like